Jakarta – Pergantian kursi kepemimpinan di Kementerian Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa diharapkan membawa angin segar bagi arah kebijakan ekonomi Indonesia.
“Hadirnya menteri baru ini harus bisa mengoreksi, paling tidak candu utang ini harus diatasi. Bagaimana caranya? Yaitu Modern Monetary Theory (MMT) atau cetak duit lah,” kata Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto dalam acara Seminar Publik ‘Reshuffle Menyembuhkan Ekonomi?’ yang digelar daring, Rabu, 10 September 2025.
Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan diketahui akan “mencetak uang” melalui skema burden sharing atau pembagian beban bunga, guna mendukung pendanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Mekanismenya dilakukan dengan cara BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp200 triliun di pasar primer.
Baca juga: Ekonom Ingatkan Bahaya Jika Menkeu Purbaya Salah Bicara
“Apa yang dilakukan Bank Indonesia dengan burden sharing itu seharusnya akan mengguyur likuiditas dan mendorong ekonomi. Nah, jangan sampai candu utang ini terus menggelayuti kita,” jelasnya.
Uang Siluman Rp6.000 Triliun
Eko juga berharap Menkeu baru mampu memulangkan “uang-uang siluman” yang lari ke luar negeri. Menurutnya, sekitar Rp6.000 triliun dari sektor batu bara, nikel, dan mineral dalam 10 tahun terakhir mengalir ke China dan Singapura tanpa memberi kontribusi pajak.
“Ada sampai Rp6.000 triliun dalam 10 tahun, uang kita di batu bara, nikel dan mineral itu keluar negeri tapi tidak menghasilkan pajak. Gratisan saja gitu,” bebernya.
Baca juga: BI Jelaskan Skema Burden Sharing untuk Biayai Program Asta Cita Prabowo
Ia menilai, jika uang itu bisa ditahan di dalam negeri, masyarakat tidak perlu menanggung beban pajak tambahan.
“Seluruh aparat bekerja sama untuk menahan itu. Kita tak usah membayar pajak bisa. Tak perlu menaikkan pajak bisa,” ujarnya.
Manfaatkan Dana di BI
Menurut Eko, dana pemerintah yang mengendap di rekening BI senilai Rp300 triliun-Rp500 triliun bisa dimanfaatkan lebih optimal dengan mekanisme penerbitan Surat Utang Negara (SUN).
“Kita nerbitin SUN yang harganya 7 persen, kemudian uangnya ditaruh di Bank Indonesia yang harganya cuma 5 persen. Jadi rugi 2 persen. Cara-cara baru ini yang kami yakin bisa dilakukan,” imbuhnya.
Baca juga: Sri Mulyani Suntik Bank Himbara Rp16 Triliun untuk Danai Kopdes Merah Putih
Reshuffle Kabinet Perlu Lebih Luas
Di akhir paparannya, Eko menilai reshuffle kabinet sebaiknya tidak hanya terbatas pada beberapa kementerian.
“Pergantian menteri keuangan kurang. Bahkan, kalau bisa serbagian besar menteri harus diganti. Karena saya lihat ada menteri yang kebijakannya tidak reliable. Coba perhatikan ada menteri bisa main domino sama tersangka?” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
