Jakarta–Pemerintah memang tengah gencar mendorong pembangunan infrastruktur. Namun, tidak semuanya berjalan sesuai rencana, karena beberapa proyek berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Sesuai hasil evaluasi proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik yang terkendala, sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2010 sebanyak 7.000 megawatt (MW), pemerintah memastikan dari 34 proyek, ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan.
“Potensi kerugian negara dari ke-12 proyek yang tidak dapat dilanjutkan itu adalah Rp3,76 triliun,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, seperti dikutip dari laman Setkab, di Jakarta, Jumat, 4 November 2016.
Adapun 22 proyek lainnya, menurut Pramono, bisa dilanjutkan tetapi diperlukan tambahan anggaran baru yang cukup besar yakni berkisar Rp4,68 triliun. “Nah, dana tambahan ini tentunya harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan tentunya menteri terkait,” ucapnya.
Dia menegaskan, bahwa proyek 7.000 MW ini berbeda dengan proyek 35.000 MW, karena proyek ini diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2010. Menurutnya, Presiden Jokowi memberikan arahan agar laporan tersebut ditindaklanjuti, dan nantinya akan dibahas dengan kementerian terkait untuk diambil jalan keluar terhadap hal tersebut. (Selanjutnya : Presiden minta BPKP jelasakan penyelesaikan 34 proyek yang mangkrak)
Page: 1 2
Poin Penting Wacana pemotongan gaji menteri dan DPR masih dalam pembahasan. Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan… Read More
Poin Penting Trisula Textile Industries mencatat laba bersih Rp12,57 miliar pada 2025, naik 9 persen… Read More
Poin Penting Bank Aladin Syariah berbalik dari rugi Rp73,73 miliar (2024) menjadi laba Rp150,71 miliar… Read More
Poin Penting: Anggota DPR mendesak pemerintah segera intervensi pasar menyusul harga plastik naik yang membebani… Read More
Poin Penting: BGN telah merealisasikan pengadaan 21.801 motor untuk kepala SPPG, namun belum didistribusikan. Seluruh… Read More
Poin Penting Kolaborasi BPJS Kesehatan dengan empat K/L bertujuan memperkuat interoperabilitas data dan meningkatkan kepesertaan… Read More