Properti

Program Pra KPR Solusi untuk Pekerja Informal Miliki Rumah

Jakarta – Masalah yang paling mendasar dari penyediaan hunian adalah sedikitnya masyarakat yang memiliki akses terhadap fasilitas pembiayaan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 60 persen angkatan kerja di Indonesia mencari nafkah atau bekerja dari sektor informal. Mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan kontrak kerja yang mengikat.

Kondisi ini dianggap sebagai sebuah risiko bagi bank dan lembaga pembiayaan, sehingga sekalipun memiliki kemampuan membayar.

Akses terhadap fasilitas pembiayaan juga semakin terancam akibat masalah kolektabilitas dan mudahnya generasi muda terbelit utang pinjaman daring (pindar), sehingga fasilitas pinjaman diperoleh tanpa literasi yang memadai.

Data Perfindo tahun 2024 menunjukkan ada 14 juta pengguna pindar di Indonesia, di mana 48 persen berada di rentang usia 20-30 tahun.

Baca juga: Laporan Pinhome: Permintaan Rumah Mewah Tumbuh 21 Persen di Kuartal I 2025

Munculnya wacana rumah subsidi dengan luasan yang lebih kecil hanyalah akibat dari besarnya biaya produksi dan semakin mahalnya harga lahan untuk dapat diakomodir oleh skema subsidi.

Marine Novita, President Director MilikiRumah mengatakan, program perumahan dan desain rumah subsidi yang didesain pemerintah saat ini adalah momentum untuk berinovasi.

“Pemerintah perlu membuka ruang bagi solusi berbasis data dan partisipasi swasta, terutama yang menyasar sektor informal,” ujarnya dikutip 25 Juni 2025.

Marine menambahkan, Program Pra KPR bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang belum bisa mendapat fasilitas KPR dari bank, karena penghasilan tidak tetap seperti freelancer, pelaku usaha, dan agen berbasis komisi, atau karena kondisi kolektibilitas (SLIK OJK) yang tidak sempurna.

“Program Pra KPR ini adalah upaya MilikiRumah membantu pemerintah dalam mencapai target Tiga Juta Rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

Marine menambahkan, MilikiRumah ingin membantu pelaku usaha UMKM, pelaku industri kreatif, freelancer, dan agen berbasis komisi untuk naik kelas, mendapat akses pembiayaan, dan hunian yang nyaman dan terintegrasi melalui program Pra KPR.

Melalui program Pra KPR, peminat hunian dapat langsung menghuni rumah sebagai penyewa sambil mengikuti program yang didesain agar mereka dapat memiliki rumah tersebut di masa depan.

Kedisiplinan dalam membayar biaya sewa setiap bulan menjadi dasar untuk membuka akses pembiayaan dengan bank sekaligus sedikit demi sedikit mengurangi plafon pinjaman yang dibutuhkan.

“Program Pra KPR ini menggunakan skema Rent-to-Own yang sudah ada sebelumnya, walaupun inovasi ini belum dikenal secara luas,” jelasnya.

Baca juga: Lewat Cara Ini, OCBC Ajak Anak Muda Wujudkan Rumah Impian

Melalui penyertaan modal, MilikiRumah menjadi bagian dari developer pengembang hunian yang menawarkan hunian siap huni maupun indent untuk dijual ataupun disewakan terlebih dahulu dalam program Pra KPR.

MilikiRumah telah bekerja sama dengan Badak Perkasa Group, pengembang di Kabupaten Tangerang untuk mengembangkan Kota Cakra, sebuah hunian terintegrasi dengan konsep everyday resort. (*)

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Dapat Restu Prabowo, Purbaya Mau Caplok dan Ubah PNM jadi Bank UMKM

Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More

45 mins ago

Rawan Kejahatan Siber, CIMB Niaga Perkuat Keamanan OCTO Biz dengan Sistem Berlapis

Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More

1 hour ago

Permudah Akses Investasi, KB Bank Syariah Hadirkan Deposito iB Online

Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More

2 hours ago

Purbaya Lapor APBN Tekor Rp240,1 Triliun di Kuartal I 2026

Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More

2 hours ago

Banggar DPR Tolak Pemangkasan Subsidi BBM di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More

2 hours ago

Pemerintah Batasi Tiket Pesawat Naik 9-13 Persen, Gelontorkan Subsidi Rp2,6 T

Poin Penting Kenaikan tiket pesawat domestik dibatasi 9-13% untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah… Read More

2 hours ago