Jakarta– Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu pendorong ekonomi-politik yang sangat krusial yang menjadi kunci pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad H. Wibowo, menilai ada dua indikator penciptaan kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) yang masih belum maksimal yakni rata-rata tambahan penduduk bekerja dan rasio penciptaan kerja.
“Rata-rata tambahan penduduk bekerja pada masa 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK sebesar 2,13 juta penduduk lebih rendah dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang sebesar 2,87 juta penduduk,” ungkap Dradjad di kantor Indef Jakarta, Selasa 20 Februari 2018.
Baca juga: INDEF: Transportasi Online Serap 169 Ribu Tenaga Kerja Pertahun
Sementara untuk Rasio penciptaan kerja (RPK) era pemerintahan Jokowi-JK sebesar 426.297 penduduk per 1% pertumbuhan ekonomi, lebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 467.082 penduduk.
Dirinyaberharap agar pemerintah memperbaiki kualitas penyerapan lapangan kerja dan juga memperbaiki regulasi yang menghalangi penyerapan lapangan kerja.
“Kinerja penciptaan lapangan kerja dari Jokowi-JK belum maksimal. Lebih bagus era SBY. Karena itu Indef menyarankan agar pemerintah lebih fokus untuk penciptaan lapangan kerja terutama sektor ekonomi produktiftas yang perlu ditingkatkan. Dan jangan buat aturan yang merusak penyerapan lapangan kerja,” tutup Dradjad. (*)
Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA)… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan proses pengembangan kegiatan usaha bullion atau usaha yang berkaitan dengan… Read More
Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengoptimalkan fasilitas digital banking yang dimiliki sebagai alternatif… Read More
Jakarta - Menjelang libur dan cuti bersama perayaan Natal 2024, indeks harga saham gabungan (IHSG)… Read More
Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza menyatakan dukungannya terhadap kenaikan Pajak Pertambahan… Read More