Program Penciptaan Lapangan Kerja Pemerintah Belum Maksimal - Infobank
Jakarta– Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu pendorong ekonomi-politik yang sangat krusial yang menjadi kunci pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad H. Wibowo, menilai ada dua indikator penciptaan kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) yang masih belum maksimal yakni rata-rata tambahan penduduk bekerja dan rasio penciptaan kerja.
“Rata-rata tambahan penduduk bekerja pada masa 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK sebesar 2,13 juta penduduk lebih rendah dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang sebesar 2,87 juta penduduk,” ungkap Dradjad di kantor Indef Jakarta, Selasa 20 Februari 2018.
Baca juga: INDEF: Transportasi Online Serap 169 Ribu Tenaga Kerja Pertahun
Sementara untuk Rasio penciptaan kerja (RPK) era pemerintahan Jokowi-JK sebesar 426.297 penduduk per 1% pertumbuhan ekonomi, lebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 467.082 penduduk.
Dirinyaberharap agar pemerintah memperbaiki kualitas penyerapan lapangan kerja dan juga memperbaiki regulasi yang menghalangi penyerapan lapangan kerja.
“Kinerja penciptaan lapangan kerja dari Jokowi-JK belum maksimal. Lebih bagus era SBY. Karena itu Indef menyarankan agar pemerintah lebih fokus untuk penciptaan lapangan kerja terutama sektor ekonomi produktiftas yang perlu ditingkatkan. Dan jangan buat aturan yang merusak penyerapan lapangan kerja,” tutup Dradjad. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More