Program Kedaulatan Pangan Pemerintah Dinilai Tak Optimal

Jakarta–Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan kritikannya pada kedaulatan pangan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada prioritas Nawa Citanya. Enny menilai, alokasi anggaran yang tinggi pada program kedaulatan pangan belum optimal dan menyeluruh.

Tercatat salah satu program prioritas Nawacita adalah Kedaulatan Pangan. Tidak tanggung-tanggung, anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga mencapai 53,2 persen dari Rp67,3 triliun di 2014 mencapai Rp103,1 triliun di 2017 (alokasi APBN program strategis kedaulatan pangan di Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), Sosial, dan anggaran terkait kedaulatan pangan).

“Tingginya alokasi anggaran tersebut tenyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam konteks komoditas Padi, Jagung, Kedelai (Pajale), misalnya. Tren peningkatan anggaran di ketiga komoditas pangan ini tidak secara merata dan optimal mengakselerasi produksi dan produktivitas.” ungkap Enny Sri Hartati di Kantor Indef, Jakarta, Senin 10 Juli 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)