Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9).
Pertemuan tersebut berfokus pada percepatan program transisi energi nasional melalui pembangunan energi terbarukan, salah satunya tenaga surya.
“Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1, sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas teknis,” ucap Bahlil seperti dinukil laman Presiden RI, 15 September 2025.
Menurut Bahlil, pemerintah membuka kesempatan pada investor asing untuk turut serta dalam percepatan program ini. Tidak hanya itu, melalui investasi ini, pemerintah juga mendorong kolaborasi erat antara pengusaha nasional dan BUMN dengan pihak internasional.
“Karena soal panel 100 gigawatt itu kan cukup besar, sementara kapasitas industri kita di sini hanya satu tahun tidak lebih dari 5 gigawatt. Nah oleh karena itu, pasti kita akan mencari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita termasuk di dalamnya adalah PLN,” jelasnya.
Baca juga : Bertemu di Abu Dhabi, Prabowo dan MBZ Bahas Isu Global-Kerja Sama Ekonomi
Selain isu transisi energi, kata Bahlil, perkembangan negosiasi dengan Freeport turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa awalnya disepakati penambahan saham sebesar 10 persen, tetapi ada potensi peningkatan nilai penambahan saham tersebut.
“Awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10 persen Freeport, tapi tadi berkembang negosiasi yang InsyaAllah katanya lebih dari itu. Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix InsyaAllah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan dari pada kontrak,” tandasnya.
Program Strategis Presiden Prabowo
Tak hanya bahas transisi energi, dalam dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap sejumlah program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Program pertama yang dibahas adalah koperasi desa merah putih.
“Pertama tentu koperasi desa merah putih itu ada 80 ribu, karyawan baru diperkirakan bisa menyerap 681 ribu dan targetnya sampai sejuta orang di bulan Desember,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kesempatan yang sama.
Baca juga : Bertahap 100 per Tahun, Prabowo Siapkan 500 Sekolah Rakyat di Wilayah Ini
Selain itu, program kampung nelayan merah putih juga menjadi prioritas dengan target pembangunan 100 desa nelayan pada tahun 2025. Melalui program ini, penyerapan tenaga kerja diharapkan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kampung nelayan.
“Tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja. Jangka panjang 4.000 titik bisa menciptakan 200 ribu lapangan kerja,” jelas Airlangga.
Lanjutnya, pemerintah juga menaruh perhatian pada sektor kelautan dengan revitalisasi tambak di kawasan Pantura di area seluas 200 hektare dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga 168 ribu pekerja. Di samping ketiga program tersebut, upaya modernisasi kapal nelayan turut menjadi bagian penting dalam agenda pembahasan.
“Ini ada 1.000 kapal nelayan. Ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Dan juga ada kapal 30 GT, 150 GT dan unitnya untuk KN Koperasi Merah Putih, 30 GT 1.000 unit, 150 GT 200 unit, 200 GT 200 unit, 300 GT 170 unit, 600 GT 10 unit, 2.000 GT 2 unit untuk pelaku usaha existing BUMN atau Jaladri,” ujarnya.
Tak hanya di sektor maritim, pemerintah juga mendorong program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan.
“Diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
