Jakarta – Presiden meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu responsif dan adaptif ditengah ketidakpastian dan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Oleh karena itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural serta program pemulihan ekonomi nasional.
“Menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, yang antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,” ujar Presiden ketika menyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022, di Kantor Presiden.
Lebih jauh, Presiden Jokowi menambahkan, APBN 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Ditegaskan Presiden, pada tahun mendatang pemerintah akan fokus pada enam kebijakan utama.
Adapun enam kebijakan utama tersebut, yaitu:
1. Melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
3. Peningkatan SDM yang unggul.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
5. Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
6. Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.
“Di tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi COVID-19 yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” pungkasnya. (*)
Editor: Rezkiana Np
