Poin Penting
- QRIS catat adopsi masif dengan 58 juta pengguna, 41 juta merchant (93 persen UMKM), dan 6,05 miliar transaksi senilai Rp579 triliun di semester I 2025
- Digitalisasi terbukti mendorong efisiensi ekonomi, terlihat dari ICOR sektor terdigitalisasi (4,3) yang lebih rendah dibanding ICOR nasional (6,6), menandakan investasi yang lebih efektif.
- QRIS menjadi pintu masuk transformasi UMKM, membantu pencatatan transaksi, alternative credit scoring, dan perluasan akses pembiayaan.
Jakarta — Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini menjadi sistem pembayaran nontunai terbesar di Indonesia. Jumlah penggunanya telah mencapai 58 juta konsumen dan 41 juta merchant, di mana 93,16 persen di antaranya adalah pelaku UMKM.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga semester I 2025 QRIS telah mencatat 6,05 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp579 triliun. Tidak hanya di dalam negeri, QRIS juga telah dapat digunakan untuk transaksi lintas negara di Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Laos, Brunei, Jepang, dan Korea.
Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memandang bahwa menguatnya peran QRIS sebagai instrumen pembayaran nontunai menjadi indikator penting dari pesatnya perkembangan digitalisasi dalam sepuluh tahun terakhir.
Digitalisasi kini menunjukkan potensinya sebagai salah satu sektor unggulan baru dalam perekonomian Indonesia, dan keberhasilannya paling tampak dari meningkatnya penggunaan QRIS dalam transaksi harian masyarakat.
“Adopsi QRIS melonjak pesat dalam lima tahun terakhir, dengan nilai transaksi yang hampir tiga kali lipat setiap tahun. Perkembangan ini membantu UMKM mengelola keuangan dengan lebih baik, mengurangi risiko keamanan, serta memberikan kenyamanan pembayaran nontunai bagi konsumen,” ujar Gundy Cahyadi, Research Director Prasasti, dikutip Kamis, 4 Desember 2025.
Baca juga: Naik KRL dan LRT Jabodebek Kini Bisa Bayar dengan QRIS Tap Livin’ by Mandiri
Gundy menilai keberhasilan QRIS mencerminkan pengaruh digitalisasi terhadap penguatan fondasi ekonomi Indonesia. Riset Prasasti menunjukkan bahwa digitalisasi mampu menjadikan investasi hampir dua kali lebih efektif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Riset Prasasti menunjukan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) segmen ekonomi yang telah terdigitalisasi hanya 4,3, lebih rendah dari ICOR nasional di level 6,6. ICOR adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (GDP).
Semakin kecil ICOR, berarti investasi yang dikeluarkan lebih efisien dalam menghasilkan pertumbuhan. Semakin besar ICOR, berarti investasi perlu lebih banyak untuk menaikkan ekonomi.
Lebih jauh, Gundy menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar perkembangan e-commerce atau media sosial, melainkan pengungkit ekonomi lintas sektor yang harus terdistribusi merata di seluruh wilayah. Pemerintah telah menempatkan digitalisasi UMKM sebagai salah satu agenda prioritas, mengingat kontribusi besar sektor ini terhadap perekonomian nasional.
Namun, intensitas digital UMKM Indonesia dipandang masih rendah dan menjadi tantangan utama untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing.
Tantangan Fenomena Hollow Middle
Fenomena hollow middle, yakni minimnya jumlah usaha menengah di tengah dominasi usaha mikro (kecil) dan korporasi besar, menjadi salah satu hambatan struktural yang masih mendominasi.
Digitalisasi dipandang dapat menjadi katalis untuk mendorong UMKM naik kelas melalui akses teknologi, perluasan pasar, dan pembiayaan digital.
“QRIS menjadi salah satu pintu masuk dalam proses ini. Selain memperkuat literasi digital dan kebiasaan pembayaran nontunai, catatan transaksi QRIS dapat dimanfaatkan sebagai data alternative credit scoring untuk memperluas akses pembiayaan UMKM yang selama ini sulit dijangkau lembaga keuangan formal,” jelas Gundy.
Baca juga: Jalin Tunggu Aba-Aba Regulator untuk QRIS Cross Border ke China
Di samping itu, pemerintah juga memiliki peluang mengintegrasikan data QRIS dengan sistem perpajakan digital untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak.
Di luar UMKM, Prasasti mengidentifikasi sejumlah sektor berdampak tinggi yang masih memiliki tingkat digitalisasi rendah dan dapat menjadi quick wins bagi percepatan transformasi ekonomi. Salah satu sektor tersebut adalah administrasi pemerintahan.
Pengembangan platform data terpadu dan digitalisasi alur layanan publik dapat mengurangi hambatan birokrasi, mempercepat layanan, sekaligus memperbaiki peringkat ease of doing business di Indonesia.
“Digitalisasi bukan hanya peningkatan teknologi. Ini adalah fondasi penting yang dapat mendorong produktivitas, memperkuat daya saing UMKM, dan menjadi pilar utama transformasi ekonomi jangka panjang Indonesia,” pungkas Gundy. (*) Steven Widjaja
