Poin Penting
- Presiden Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan.
- Pemerintah menargetkan jumlah BUMN tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
- Efisiensi BUMN ditargetkan menghasilkan penghematan hingga Rp100 triliun.
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkap target besar setelah menutup 290 BUMN. Pemerintah kini membidik pengurangan jumlah perusahaan hingga tersisa sekitar 200-250 BUMN.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memangkas biaya perusahaan yang tidak berkinerja baik. Dari penutupan 290 BUMN, pemerintah mengeklaim telah menghemat Rp50 triliun.
Prabowo menyebut efisiensi akan terus dilanjutkan hingga akhir 2026. Pemerintah menargetkan penghematan lebih besar melalui pengurangan biaya rutin perusahaan.
Prabowo menyampaikan kebijakan tersebut saat penutupan Muktamar Ke-35 NU. Acara itu berlangsung di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).
“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN,” kata Prabowo seperti dikutip dari Antara.
Baca juga: Prabowo Tolak Tawaran Utang IMF: Indonesia Bisa Tanpa Pinjaman
Penutupan dilakukan terhadap perusahaan yang dinilai tidak menguntungkan. Pemerintah juga mempertimbangkan kinerja perusahaan dalam menentukan langkah tersebut.
Kebijakan itu telah memberikan penghematan Rp50 triliun menurut Prabowo. Angka tersebut berasal dari biaya operasional perusahaan yang sudah ditutup.
Target Besar Prabowo: BUMN Tinggal 200-250
Pemerintah tidak berhenti setelah menutup 290 BUMN. Prabowo mengatakan sedikitnya 700 BUMN lainnya akan ditutup hingga akhir 2026.
Jika target tersebut tercapai, jumlah perusahaan milik negara akan jauh lebih sedikit. Prabowo memperkirakan jumlah akhirnya berada pada kisaran 200 hingga 250 BUMN.
“Jadi, nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200 sampai 250,” ujarnya.
Baca juga: Efisiensi BUMN Capai Rp50 Triliun, Danantara Dorong Optimalisasi Aset Negara
Pengurangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara. Pemerintah juga ingin memangkas berbagai biaya rutin yang selama ini dikeluarkan.
Prabowo Bidik Penghematan Rp100 Triliun
Efisiensi perusahaan negara tidak hanya menyasar jumlah BUMN. Pemerintah juga membidik pengurangan biaya overhead dan pengeluaran rutin perusahaan.
Komponen tersebut mencakup sejumlah biaya yang berkaitan dengan struktur pengelolaan perusahaan. Prabowo menyebut gaji direksi dan komisaris sebagai salah satu pos yang ingin ditekan.
“Berarti harapan saya, kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” kata Prabowo.
Baca juga: Prabowo Proyeksikan Dividen BUMN Tembus Rp200 Triliun pada 2026
Target penghematan itu lebih besar dibanding capaian sebelumnya. Pemerintah berharap efisiensi tersebut memperluas ruang penggunaan anggaran untuk masyarakat.
Hemat Rp300 Triliun per Tahun
Efisiensi BUMN menjadi bagian dari penghematan pemerintah secara lebih luas. Prabowo menyebut penghematan dari berbagai bidang telah mendekati Rp300 triliun setiap tahun.
Dana hasil penghematan tersebut akan dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah berencana menggunakannya melalui berbagai program yang dijalankan negara.
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya untuk rakyat,” kata Prabowo.
Dengan demikian, penutupan BUMN diarahkan bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan. Prabowo ingin efisiensi tersebut menghasilkan ruang fiskal yang lebih besar bagi kepentingan rakyat. (*)
Editor: Yulian Saputra
