Poin penting:
- Prabowo menolak tawaran pinjaman IMF dan memilih pembiayaan dengan bunga serendah mungkin.
- Pemerintah tetap membuka investasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan Indonesia.
- Indonesia masih memiliki bantalan fiskal sebesar Rp420 triliun.
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menolak tawaran pinjaman IMF karena pemerintah ingin menekan pembiayaan pembangunan. Prabowo menegaskan Indonesia masih mampu menjalankan pembangunan tanpa bergantung pada pinjaman tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Acara tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).
Prabowo mengatakan pemerintah tetap terbuka terhadap investasi dari berbagai pihak. Namun, pemerintah akan berhati-hati jika pembiayaan pembangunan harus dilakukan melalui pinjaman.
Baca juga: Pemerintah Mau Tarik Utang Baru Rp876,3 Triliun pada 2027
Prabowo Ungkap Tawaran Utang IMF
Prabowo mengungkapkan tawaran pinjaman tersebut diterima Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat berada di Washington DC. Pemerintah kemudian memilih menolak tawaran itu karena Indonesia masih memiliki kemampuan pembiayaan.
“Saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu kaget, Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawari pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, tapi Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah tidak ingin terlalu banyak mengandalkan pinjaman dari berbagai sumber. Investasi tetap dipersilakan masuk untuk mendukung kebutuhan pembangunan.
Namun, pemerintah memiliki syarat ketika harus mencari pembiayaan melalui utang. Prabowo menekankan tingkat bunga harus menjadi pertimbangan utama.
“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” kata Presiden.
Pernyataan tersebut memperlihatkan pendekatan pemerintah terhadap pembiayaan pembangunan. Pemerintah ingin menjaga biaya utang tetap rendah sekaligus mempertahankan ruang fiskal.
Agenda Transformasi Ekonomi
Kebijakan pembiayaan tersebut berkaitan dengan agenda transformasi ekonomi pemerintah. Prabowo menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran utama.
Pemerintah menargetkan sebanyak mungkin masyarakat Indonesia dapat keluar dari kemiskinan. Prabowo mengatakan capaian tersebut mulai dibuktikan dalam dua tahun pertama pemerintahannya.
Untuk mencapai target tersebut, Prabowo mengaku telah menghitung kebutuhan pembangunan secara cermat. Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap keberhasilan strategi pemerintah.
“Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil,” ujar Prabowo.
Pemerintah kini berupaya memastikan pembiayaan pembangunan tidak menjadi beban berlebihan. Karena itu, pilihan sumber dana menjadi bagian penting dalam strategi ekonomi pemerintah.
Bantalan Fiskal Indonesia Capai Rp420 Triliun
Sikap Prabowo muncul setelah Purbaya bertemu Managing Director IMF Kristalina Georgieva. Pertemuan tersebut berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada pertengahan April lalu.
Dalam pertemuan itu, Purbaya memastikan Indonesia masih memiliki bantalan fiskal yang memadai. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
IMF menyoroti ketidakpastian yang masih dapat berlangsung dalam beberapa waktu. Ketegangan geopolitik dan dinamika harga energi menjadi sejumlah faktor yang diperhatikan.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp650,31 Triliun untuk Bayar Bunga Utang 2027
Lembaga tersebut menyatakan tidak memiliki otoritas untuk mengurangi tingkat ketidakpastian global. Namun, IMF menyiapkan dukungan dana jika terdapat negara yang membutuhkan bantuan.
Indonesia disebut belum membutuhkan fasilitas tersebut. Purbaya menilai kondisi anggaran masih cukup baik dengan bantalan fiskal yang besar.
“Tentu saja, Indonesia tidak membutuhkan (bantuan), karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun,” ujar Purbaya.
Dengan bantalan fiskal tersebut, pemerintah memilih lebih selektif dalam menentukan sumber pembiayaan. Prabowo menegaskan Indonesia tetap bisa membangun tanpa bergantung pada pinjaman IMF.
Bagi pemerintah, investasi tetap terbuka untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, jika pinjaman diperlukan, prinsipnya jelas: Indonesia memilih uang dengan bunga sekecil mungkin. (*)
Editor: Galih Pratama
