Poin Penting:
- Presiden Prabowo menyebut kebocoran dana hingga 343 miliar dolar AS atau Rp6.071 triliun (kurs Rp17.700/USD) menjadi penyebab rendahnya gaji guru, ASN, dan aparat penegak hukum.
- Praktik under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan disebut sebagai sumber utama kebocoran kekayaan negara.
- Pemerintah menerbitkan PP Tata Kelola Ekspor SDA untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara.
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyebut praktik kebocoran kekayaan negara ke luar negeri selama puluhan tahun menjadi salah satu penyebab rendahnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menunjukkan keuntungan Indonesia selama 22 tahun mencapai 436 miliar dolar AS. Namun, pada periode yang sama, dana yang keluar dari Indonesia mencapai 343 miliar dolar AS atau Rp6.071 triliun (kurs Rp17.700/USD).
“Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia 436 miliar (dolar AS) dikurangi 343 miliar (dolar AS). Ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya,” kata Prabowo.
Baca juga: Revisi UU Dana Haji Didorong Jadi Payung Hukum Cegah Kebocoran
Praktik Kekayaan Negara Bocor Lewat Under Invoicing
Prabowo menilai praktik kebocoran kekayaan negara telah berlangsung sejak era Orde Baru melalui berbagai modus, salah satunya under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya.
Menurutnya, praktik tersebut dilakukan dengan menjual komoditas dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga lebih rendah.
“Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB,” ujar Prabowo.
Baca juga: Ekonomi Tumbuh 5 Persen, Prabowo Heran Angka Kemiskinan Malah Meningkat
Ia menyebut praktik tersebut terjadi pada sejumlah komoditas strategis seperti batu bara dan minyak kelapa sawit.
Selain under invoicing, Presiden juga menyinggung praktik transfer pricing, under counting, hingga penyelundupan melalui pelabuhan.
Menurut Prabowo, pemerintah telah melakukan penghitungan acak dan menemukan adanya selisih besar antara laporan dan kondisi riil transaksi ekspor.
“Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50 persen. Yang dilaporkan adalah 50 persen dari keadaan yang sebenarnya,” katanya.
Prabowo Soroti Reformasi Bea Cukai dan Tata Kelola Ekspor
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti perlunya pembenahan lembaga pemerintah, terutama sektor bea dan cukai, untuk menghentikan praktik kekayaan negara bocor yang dinilai merugikan penerimaan negara.
“Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman orde baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua,” ucapnya.
Presiden menegaskan pemerintah kini mengambil langkah strategis melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).
Dalam aturan tersebut, BUMN ditetapkan menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy.
“Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita,” kata Prabowo.
Baca juga: Prabowo Bentuk Badan Ekspor Komoditas SDA, BUMN jadi Eksportir Tunggal
Ia menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan memberantas praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor agar penerimaan negara dapat lebih optimal.
Mendikdasmen Respons Pidato Prabowo
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan guru melalui kebijakan fiskal pemerintah.
“Alhamdulillah. Kami menyambut baik dan siap melaksanakan kebijakan Bapak Presiden,” kata Abdul Mu’ti seperti dikutip dari Antara.
Prabowo menegaskan kualitas pendidikan nasional sangat ditentukan oleh kualitas guru. Karena itu, pemerintah menempatkan perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai prioritas utama.
“Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita,” ujar Prabowo.
Dalam penutup pidatonya, Prabowo kembali menegaskan bahwa praktik kekayaan negara bocor harus dihentikan agar penerimaan negara meningkat dan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN, dapat diperbaiki secara berkelanjutan. (*)
Editor: Yulian Saputra
