Poin Penting
- Prabowo Subianto menilai pertumbuhan ekonomi 35 persen dalam tujuh tahun terakhir tidak berdampak pada penurunan kemiskinan.
- Prabowo mengaku seperti “dipukul di ulu hati” setelah menerima data kenaikan jumlah masyarakat miskin dan penyusutan kelas menengah.
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen dalam KEM-PPKF RAPBN 2027.
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilai tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, Prabowo mengaku terpukul setelah melihat data ekonomi yang menunjukkan kemiskinan justru meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil.
Menurut Prabowo, ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir rata-rata tumbuh 5 persen per tahun. Dengan akumulasi pertumbuhan mencapai 35 persen, seharusnya kondisi masyarakat menjadi lebih sejahtera. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan jumlah masyarakat miskin bertambah dan kelas menengah mengalami penurunan.
“Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5 persen tiap tahun. Selama 7 tahun, kali 5 persen pertumbuhan kita 35 persen. Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi?” kata Prabowo dalam pidato KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Baca juga: Prabowo Targetkan Defisit RAPBN 2027 di Level 2,4 Persen dari PDB
Prabowo Pertanyakan Arah Sistem Ekonomi Nasional
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku baru memahami kondisi tersebut beberapa minggu setelah resmi menjabat sebagai presiden. Ia menyebut data yang diterimanya membuat dirinya seperti “dipukul di ulu hati”.
“Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah dari 46,1 persen naik ke 49 persen. 3 persen naiknya. Yang kelas menengah turun,” ujarnya.
Prabowo menilai kondisi itu harus dijelaskan secara ilmiah dan matematis. Ia bahkan mempertanyakan apakah sistem ekonomi Indonesia selama ini berjalan di jalur yang keliru.
“Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas. Saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun. Kemiskinan meningkat. Jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis,” kata Prabowo.
Ia menambahkan, kemungkinan besar persoalan tersebut bersifat sistemik dan berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi nasional yang belum tepat sasaran.
Prabowo Bandingkan Indonesia dengan India dan Meksiko
Dalam forum tersebut, Prabowo juga membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Meksiko, dan Filipina. Menurutnya, perbedaan mendasar terletak pada sistem ekonomi yang diterapkan masing-masing negara.
“Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, India, Filipina dan lain sebagainya, adalah perbedaan sistemik. Kita harus lihat fakta,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, apabila pola ekonomi saat ini terus dipertahankan tanpa pembenahan besar, Indonesia akan sulit mencapai status negara maju dan makmur.
“Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur,” tutur Prabowo.
Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagaimana tertuang dalam KEM-PPKF RAPBN 2027.
Baca juga: Purbaya Nilai Ucapan Prabowo soal Warga Desa Tak Pakai Dolar Cuma Hiburan
Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani itu dihadiri 451 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum. Dalam rapat tersebut, Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Kabinet Merah Putih.
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Rapat Paripurna DPR RI kali ini membahas tiga agenda utama, yakni penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh pemerintah, evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas 2026, serta pandangan fraksi terkait revisi Undang-Undang Kepolisian.
Di akhir pidatonya, Prabowo kembali menegaskan pentingnya evaluasi mendalam terhadap arah pembangunan ekonomi nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menurunkan kemiskinan dan memperkuat kelas menengah.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti apabila kesejahteraan rakyat justru terus menurun,” pungkas Prabowo. (*)
Editor: Galih Pratama
