Poin Penting
- Jaksa Agung menyerahkan hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun kepada Menteri Keuangan di hadapan Presiden.
- Dana Rp10 triliun dinilai dapat digunakan untuk merenovasi 5.000 puskesmas di seluruh Indonesia.
- Prabowo menegaskan uang hasil penyelamatan negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk korupsi.
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan hasil penertiban berupa denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.
Momentum tersebut menjadi sorotan karena melibatkan nilai triliunan rupiah dari hasil penagihan tahun 2026 yang mencapai Rp10.270.051.886.464.
Dalam acara tersebut, tumpukan uang hasil penyelamatan keuangan negara turut dipajang sebagai simbol transparansi. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di hadapan Presiden.
Di kesempatan yang sama, turut dilakukan penyerahan aset negara berupa kawasan taman nasional hasil penguasaan kembali oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) seluas 2.373.171,75 hektare dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Selain itu, penyerahan perkebunan kelapa sawit tahap tujuh juga dilakukan melalui mekanisme berjenjang hingga ke pihak pengelola terkait.
Baca juga: Maung Tunggangan Prabowo Dibawa ke KTT ASEAN Filipina, Ini Kata Istana
Prabowo Saksikan Penyerahan Rp10 Triliun untuk Negara
Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan rasa bangga atas keberhasilan penertiban yang menghasilkan dana besar bagi negara. Ia menegaskan bahwa angka Rp10 triliun merupakan bukti konkret yang harus dilihat langsung oleh masyarakat.
Menurut Presiden, dana tersebut memiliki dampak nyata terhadap program pelayanan publik. Ia mencontohkan, dengan dana Rp10 triliun, pemerintah dapat merenovasi hingga 5.000 puskesmas.
“Laporan dari Menteri Kesehatan Pak, kita punya 10 ribu puskesmas sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. Saya bilang butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu, kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas dengan Rp10 triliun,” ujar Prabowo dikutip Antara, Rabu (13/5/2026).
Dampak Rp10 Triliun bagi Infrastruktur Publik
Presiden menekankan masih banyak fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, hingga sarana transportasi yang membutuhkan perbaikan, terutama di daerah terpencil. Ia menilai penyelamatan keuangan negara menjadi langkah penting agar pembangunan dapat dirasakan merata.
Prabowo juga menegaskan bahwa dana yang berhasil diselamatkan tersebut seharusnya tidak jatuh ke tangan pihak yang merugikan negara. Ia menyebut manfaatnya harus kembali kepada rakyat secara luas.
“Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut,” tegas Prabowo.
Komitmen Penertiban dan Penguatan Tata Kelola
Penyerahan dana dan aset ini menjadi bagian dari langkah penertiban yang melibatkan Satgas PKH serta berbagai kementerian terkait. Pemerintah menegaskan bahwa hasil penyelamatan tersebut akan diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.
Di akhir kegiatan, Prabowo kembali menyaksikan langsung simbolisasi penyerahan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keuangan negara dan memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat. (*)
Editor: Galih Pratama
