Moneter dan Fiskal

Prabowo Patok Defisit 2,48 Persen dari PDB dalam RAPBN 2026

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam postur RAPBN (Rancangan Anggaran dan pendapatan Belanja Negara) 2026 sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit APBN dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB ditopang pembiyaan yang prudent, inovatif dan sustainable,” ujar Prabowo dalam Pidato Presiden RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, Jumat, 15 Agustus 2025.

Baca juga: Prabowo Pamer Capaian Kinerja 299 Hari di Sidang MPR, Ini Detailnya

Selain itu, Prabowo menyebutkan belanja negara di RAPBN 2026 ditargetkan sebesar Rp3.786,5 triliun. Sementara, pendapatan negara dipatok mencapai Rp3.147,7 triliun.

Dalam pidatonya, Prabowo berjanji akan terus melaksanakan efisiensi anggaran guna defisit anggaran negara ditekan sekecil mungkin, bahkan tidak ada defisit di 2027 atau 2028.

Baca juga: Lengkap! Ini Isi Pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR RI

“Harapan saya adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028 saya ingin berdiri di depan podium ini untuk menyampaikan bawha kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ucapnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Bank Mandiri Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,07 Persen di 2025

Poin Penting Ekonomi RI 2025 diproyeksi tumbuh 5,07 persen yoy, lebih tinggi dari realisasi 2024… Read More

2 mins ago

Bank Mandiri Jalankan 1.174 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sepanjang 2025

Poin Penting Sepanjang 2025, Bank Mandiri merealisasikan 1.174 program TJSL di 12 wilayah Indonesia sebagai… Read More

21 mins ago

Pemerintah dan DPR Sepakat Bentuk Panja Revisi UU P2SK

Poin Penting Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat membentuk panja untuk membahas revisi UU… Read More

1 hour ago

OJK Siap Buka Data, Dukung Aparat Hukum Usut Dugaan Saham Gorengan

Poin Penting OJK dan BEI perkuat sinergi penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal, termasuk… Read More

2 hours ago

BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif? Jangan Panik, Begini Cara Aktifkan Lagi

Poin Penting Status JKN PBI mendadak nonaktif akibat penyesuaian data, bukan pengurangan jumlah penerima bantuan… Read More

2 hours ago

Free Float 15 Persen Dilakukan Bertahap, Begini Respons AEI

Poin Penting OJK menyiapkan kenaikan minimum free float emiten secara bertahap hingga 15 persen dalam… Read More

3 hours ago