Jakarta – Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa presiden terpilih Prabowo berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di bawah 3 persen.
“Beberapa minggu terakhir banyak berita-berita, nah kami di sini sebagai tim gugus tugas ingin menyatakan secara gamblang, dengan angka Rp71 triliun dengan kesepakatan tersebut artinya defisit itu range terjamin,” ujar Thomas dalam Konferensi Pers, Senin 24 Juni 2024.
Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk membiayai program makan bergizi gratis pada awal pemerintahan presiden terpilih Prabowo-Gibran bagi anak sekolah di Indonesia pada 2025.
Baca juga: Pendapatan Seret, APBN per Mei 2024 Defisit Rp21,8 Triliun
Adapun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,29 – 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Thomas juga menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen melakukan program unggulan Prabowo secara bertahap dengan menggunakan postur fiskal sebagai prinsip utama dan belanja yang berkualitas, hingga program makan bergizi gratis tercapai 100 persen secepat mungkin.
“Kami akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang dipersiapkan pemerintah bersama DPR tahun ini agar jumlah coverage program makan siang bisa semaksimal mungkin berdasarkan piroritas daerah-daerah yang membutuhkan,” jelasnya.
Baca juga: Airlangga Tegaskan Defisit APBN Awal Pemerintahan Prabowo di Bawah 3 Persen
Dia pun mennegaskan bahwa pihaknya masih memiliki banyak waktu untuk menyempurnakan rencana program-program unggulan Prabowo, sehingga pada pelaksanaannya akan lebih baik dan cepat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan presiden terpilih Prabowo berkomitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3 persen pada awal tahun pemerintahannya.
“Beliau (Prabowo) juga memberikan keyakinan, arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3 persen,” jelasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Oleh Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga TEPAT 8 Januari 2026 akhirnya pemerintah melakukan konferensi… Read More
Poin Penting OJK menyetujui pencabutan izin usaha pindar Maucash milik Astra secara sukarela, mengakhiri operasional… Read More
Poin Penting OJK membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang efektif sejak 1 Januari 2026 untuk… Read More
Poin Penting Infobank melalui birI memperbaiki perhitungan Loan at Risk (LAR) agar sesuai dengan ketentuan… Read More
Poin Penting OJK memproyeksikan kinerja perbankan tetap solid pada 2026, ditopang pertumbuhan kredit, DPK, kualitas… Read More
Oleh Junaedy Gani DARI waktu ke waktu muncul aspirasi tentang keberadaan sebuah Sovereign Wealth Fund… Read More