Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi untuk mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.
“Pak Presiden tadi sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas dengan Presiden dan sejumlah menteri lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 Maret 2025.
Ia menuturkan, Koperasi Desa Merah Putih akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.
“Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan,” jelasnya.
Baca juga : Presiden Prabowo Kumpulkan 8 Konglomerat Kakap di Istana, Bahas Apa?
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap program ini sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pembiayaan dari Bank Himbara, yang diperkirakan akan mengalokasikan pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa. Dana ini akan digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.
Baca juga : Presiden Prabowo Tetapkan 77 Proyek Strategis Nasional, Ini Daftar Lengkapnya
Tito juga menambahkan bahwa pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas tersebut.
“Kita akan dialog dengan teman-teman kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi badan musyawarah desa supaya mereka betul-betul memahami pemikiran dari Bapak Presiden dan ini kepentingan semua bersama. Pasti menguntungkan desa,” kata Tito.
Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa
Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Selain menjaga ketahanan pangan, program ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Program ini diharapkan dapat segera terealisasi di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat. (*).
Editor: Yulian Saputra
