Jakarta–Pemerintah mengaku akan lebih fokus pada upaya pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat di 2017 ini. Hal ini sejalan dengan tingkat ketimpangan kesejahteraan penduduk Indonesia, yang diukur oleh Gini Ratio yang masih tergolong tinggi.
Melihat kondisi tersebut, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI Sofjan Wanandi mengatakan, untuk mengurangi tingkat ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan hal tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini diyakini dapat mengatasi masalah gap antara si kaya dan si miskin. Di mana berdasarkan data BPS, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia, yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,397 per Maret 2016. Angka ini menurun dibandingkan Gini Ratio Maret 2015 yang mencapai 0,408 dan Gini Ratio September 2015 yang sebesar 0,402.
“Karena apa yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu tidak lama lagi adalah kebijakan yang akan anda lihat untuk lebih menyelesaikan masalah yang ada hubungannya dari gap kaya miskin,” ujarnya dalam diskusi Kadin, di Jakarta, Selasa, 24 Januari 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More