Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Dengan tren yang mulai membaik, pemerintah juga akan membuka kegiatan ekonomi secara bertahap.
Masih sama, PPKM Level 4 kali ini akan diperpanjang untuk seminggu ke depan mulai dari 10 Agustus hingga 16 Agustus 2021.
“Atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM Level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai 16 Agustus 2021,” ujar Luhut pada paparan virtualnya, Senin, 9 Agustus 2021.
Luhut mengungkapkan, penerapan PPKM sudah mulai menunjukkan perbaikan dengan penurunan kasus sebanyak 59,6% dari puncaknya di 15 Juli 2021 lalu. Selain itu, terdapat 26 kota/kabupaten yang turun level dari 4 ke 3.
Lebih jauh, Luhut juga menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi akan dibuka secara bertahap. Dua sektor yang dibuka yaitu pusat perbelanjaan mall dan industri ekspor serta penunjangnya.
Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan dengan kapasitas 25% di wilayah PPKM level 4 akan memperhatikan protokol kesehatan ketat dan sertifikat vaksin sebagai syarat. Adapun daerah yang menjadi uji coba adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang.
Lalu, pemerintah juga sedang menyusun panduan protokol kesehatan untuk industri ekspor serta penunjangnya. Rencananya sektor ini akan bisa kembali dibuka dengan protokol kesehatan pada Minggu depan.
Ke depan, pemerintah akan terus meningkatkan cakupan vaksinasi agar kekebalan kelompok segera terbentuk. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More
Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More
Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More
Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More
Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More
Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More