Jakarta – Peneliti Center for Strategic International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan, jelang Pemilu 2024 ada sejumlah inovasi dan inisiatif yang dilakukan partai. Beberapa diantaranya adalah Partai Golkar, PPP, dan PAN yang tergabung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ketiganya berupaya membangun koalisi yang lebih permanen.
“Misalnya KIB mencoba menginisiasi koalisi yang sifatnya lebih permanen. Dilakukan di tingkat pusat lalu mereka merancang sampai tingkat daerah,” tegas Arya di Jakarta, 3 November 2022.
Menurutnya, KIB lebih mengedepankan pendekatan program atau kebijakan (policy oriented). Hal itu bisa dilihat dari upaya mereka untuk mematangkan program kerja KIB selama 10 tahun ke depan. “Policy oriented, jadi mereka merancang kebijakan yang kira-kira strategis di 2024. Kalau kita lihat kebijakan itu sifatnya futuristik, sebagian besar isu ekonomi,” ujarnya.
Sebelumnya, KIB meluncurkan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN) pada Agustus lalu dan akan dipertajam pada pertemuan di Makassar akhir pekan ini, Minggu, 6 November 2022.
Dikatakan Arya, pilihan model pendekatan KIB berbeda dengan partai yang mengedepankan figur atau sosok. “Tapi ada model lain misal yang dilakukan oleh Nasdem, memang pendekatannya lebih pada candidate orientasi,” ungkapnya.
Arya menegaskan pilihan model itu didasarkan dan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi internal partai. “Tergantung bagaimana situasi dan kondisi internal. Dalam KIB, mungkin policy oriented dikedepankan karena mereka belum sampai pada titik bagaimana cara memilih kandidat, siapa kandidat yang akan dipilih. Sehingga mulainya dengan program, policy,” tambahnya.
Meski demikian, policy oriented akan berhadapan dengan arus utama publik yang lebih menjatuhkan pilihan pada figur. “Publik kita memang sekarang masih candidate centris. Jadi faktor kandidat memang masih kuat pengaruhnya dalam hal mempengaruhi pilihan publik,” tegasnya.
Arya menilai pendekatan policy oriented akan menemui titik terang ketika sudah menemukan kandidat yang pas dengan modal elektabilitas dan popularitas yang mumpuni. “Tapi ketika mereka sudah ketemu kandidat yang mungkin juga populer, saya kira bisa terkompensasi,” tandasnya.
Pilihan KIB dalam memilih model policy oriented juga bisa dipahami mengingat masih ada cukup waktu jelang Pemilu 2024. Selain itu, model pendekatan itu juga bisa lebih cocok dengan tujuan membangun koalisi permanen.
“Itu masih bisa dimaklumi, karena pilpres masih panjang. Tergantung situasi dan kebutuhan internal. Itu juga berdasarkan strateginya juga,” pungkasnya.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Suko Widodo mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu memiliki gagasan untuk menjawab kritik dari masyarakat, sembari menunggu figur yang tepat untuk menjalankan gagasan itu.
“Pengacuan gagasan sebagai tuntutan publik, selama ini kan kritik terbesar pada parpol adalah mereka mengajukan orang tetapi tidak disertai dengan gagasan. Dan, KIB mencoba menjawab meski ujung akhir dari gagasan tetap melibatkan mereka berada di ruang itu,“ kata Suko. (*)
