Jakartav- Polemik yang terjadi dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan menjadi tantangan berat bagi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Terlebih, di bawah kepemimpinan Ketum Plt baru, sehingga PPP harus ngebut membahas Calon Presiden (Capres) dalam Mukernas mendatang.
“Ini kan tantangan berat bagi KIB, satu saja keluar rontok, karena sudah tidak memenuhi syarat. Kalau biasanya, ada orang lain yang selesaikan dulu kasusnya, KIB tidak berani melakukan karena mereka saling membutuhkan,” ujar pengamat politik dari UIN Syahid Jakarta, Ray Rangkuti, 7 September 2022.
Untuk itu, tiga serangkai PPP, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) harus tetap bersama-sama dalam koalisi untuk mengamankan posisi. “Katakan, sepanjang apa nanti kisruh mereka akan tetap menjaga PPP berada dalam koalisi KIB. Sebab, secara formal kalau keluar, membuat koalisi ini berantakan,” jelas Ray.
Tantangan lain yang dihadapi KIB, jika PPP kemudian memilih keluar dari koalisi dan bergabung dengan yang lain. Terlebih jika PPP memiliki Capres di luar koalisi. “Mereka dengan evaluasinya akan tetap bertahan atau tidak,” tegasnya lagi.
Partai Golkar sendiri mengatakan bahwa KIB masih solid, dan Mardiono adalah salah satu inisiator KIB.
Sebelumnya, Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP. Posisinya digantikan oleh Muhammad Mardiono, yang saat ini menjabat sebagai anggota dewan pertimbangan presiden atau Wantimpres. Di bawah kepemimpinan Mardiono, PPP akan menggelar Mukernas, yang salah satu agendanya menentukan nama Capres.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani menyebut tak ada pembahasan posisi PPP di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam Mukernas di Banten. Hal itu diungkap seiring penunjukan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum PPP menggantikan Suharso Monoarfa yang diberhentikan dalam Mukernas tersebut.
Arsul juga memastikan, dengan demikian, PPP tidak mengubah posisi dalam berkoalisi di KIB bersama Golkar dan PAN. Ia juga menyebut Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono saat ini merupakan koordinator KIB. “Ini artinya PPP sampai hari ini tidak berubah posisi koalisinya untuk Pilpres 2024, yakni bersama Partai Golkar dan PAN,” jelas Arsul.
Sementara itu, menurut pakar komukasi politik dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo, pergantian ketua umum di tubuh PPP kemungkinan besar tidak mengubah posisi PPP di KIB. “Pergantian itu kemungkinan besar tak akan merubah keberadaan PPP dalam gerbong KIB. Tetapi semuanya tergantung nakhoda baru,” ujar Suko.
Suko menuturkan adanya keuntungan ketika PPP berada dalam KIB yakni PPP tergabung dalam arus besar perpolitikan Indonesia. Artinya, PPP tidak sendirian dalam menyongsong Pemilu 2024. Berada dalam KIB juga bisa meningkatkan kepercayaan diri partai berlambang Ka’bah itu.
“Keuntungannya, PPP tidak sendirian dalam perpolitikan di Indonesia. Ada perasaan percaya diri kalau berada dalam gerbong KIB,” ungkapnya.
PPP juga dinilai bisa menaikkan citra partai di mata publik dan memperkuat posisi tawar dengan tetap bertahan di KIB. “Tetapi menurut saya, keberadaan gerbong harus diakui bisa menaikkan pamor PPP. Keberadaan PPP dalam gerbong KIB juga menjadikan PPP diperhitungan sebagai bagian dari kekuatan besar,” pungkasnya. (*)
