Jakarta – Sektor manufaktur Indonesia mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur di bulan Juni yang masih berada pada level 50,2. Meski masih masuk zona ekspansi, Angka PMI ini turun tipis dibandingkan bulan Mei 50,8.
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) mengungkapkan gejolak geopolitik serta perlambatan ekonomi dunia, khususnya di Tiongkok, mengganggu rantai pasok global dan menghambat laju ekspansi manufaktur Indonesia. Hal serupa juga dialami oleh sebagian besar negara di kawasan Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, Thailand, dan Filipina.
“Pemerintah akan terus memonitor dinamika dan prospek ekonomi global ke depan serta memitigasi berbagai dampak yang mungkin timbul. Berbagai instrumen yang ada, termasuk APBN, akan dioptimalkan untuk meminimalisasi dampaknya pada perekonomian domestik. Dengan demikian, momentum pemulihan ekonomi nasional terjaga”, ujar Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu pada keterangannya beberapa waktu lalu.
Baca Juga : PMI Manufaktur Indonesia Mei Melambat, Kenapa?
Sementara itu, angka inflasi juga mengalami peningkatan di Juni 2022 mencapai 4,35% (year on year). Meski naik, ia menilai kenaikan ini masih tergolong moderat jika dibandingkan dengan laju inflasi di AS dan Uni Eropa. Angkanya masing-masing sempat mencapai 8,6% dan 8,8%. Demikian juga di sejumlah negara berkembang, seperti Argentina dan Turki, dengan laju inflasi masing-masing mencapai 60,7% dan 73,5%.
Febrio menambahkan, pemerintah secara konsisten berupaya menjaga agar peran APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi optimal untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat serta menjaga agar pemulihan ekonomi semakin menguat. Berbagai upaya menjaga stabilisasi harga pangan nasional telah ditempuh oleh Pemerintah, diantaranya seperti pemberian insentif selisih harga minyak goreng, pelarangan sementara ekspor CPO dan turunannya untuk menjaga pasokan dengan harga terjangkau, serta mempertahankan harga jual BBM, LPG, listrik (administered price) tidak mengalami peningkatan.
“Ini semua diharapkan dapat menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi serta keterjangkauan harga pangan pokok sehingga dapat melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” lanjut Febrio. (*)
