Jakarta – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut aktivitas manufaktur Indonesia mengalami peningkatan signifikan, ditandai dengan ekspansi pada Desember 2024.
Sepanjang 2024, PMI Indonesia menunjukkan dinamika sektor manufaktur, dengan tujuh kali berada di zona ekspansi dan lima kali di zona kontraksi.
Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia meningkat dari 49,6 pada November menjadi 51,2 pada Desember 2024. Angka ini merupakan level tertinggi sejak Mei 2024 yang didorong oleh kenaikan produksi dan permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun internasional, yang meningkat menjelang Hari Raya Natal dan perayaan Tahun Baru.
Di sisi lain, beberapa negara ASEAN dengan ekonomi berbasis manufaktur, seperti Vietnam dan Malaysia mencatatkan PMI manufaktur yang terkontraksi, dengan PMI masing-masing berada pada level 49,8 dan 48,6.
“Aktivitas manufaktur Indonesia yang kembali ke zona ekspansif menjadi kabar baik di awal tahun ini, mencerminkan perekonomian Indonesia yang tetap solid di tengah berbagai tantangan, baik global maupun domestik. Pemerintah semakin optimis pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen untuk tahun 2024 dapat tercapai,” ujar Febrio Kacaribu, Kepala BKF dikutip, Jumat, 3 Januari 2025.
Baca juga: PMI Manufaktur RI Keluar dari Zona Merah Setelah 5 Bulan Kontraksi
Febrio mengatakan kuatnya permintaan domestik terhadap produk dalam negeri turut menopang kinerja sektor manufaktur. Indeks Penjualan Ritel (IPR) mencatat kenaikan 1,7 persen yoy secara tahunan pada November 2024 dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia pada November 2024 naik signifikan ke level 125,9.
Perkembangan indikator tersebut mencerminkan daya beli yang terus meningkat dan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik di tengah perkembangan inflasi yang manageable.
Selain itu, berdasarkan komponen PMI, peningkatan jumlah persediaan barang jadi mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap permintaan atas produk manufaktur Indonesia. Peningkatan aktivitas manufaktur ini juga diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih ekspansif.
“Optimisme konsumen dan pelaku usaha, tercermin dari indeks penjualan ritel, keyakinan konsumen, dan aktivitas manufaktur yang ekspansif, menjadi modal penting bagi Indonesia menghadapi tantangan 2025. Konsumsi domestik dan aktivitas industri tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui APBN berkomitmen menjaga momentum ini dengan menciptakan kondisi yang kondusif, melindungi daya beli masyarakat, dan tetap menjaga level inflasi,” lanjut Febrio.
Selanjutnya, inflasi Desember 2024 tercatat terkendali pada rentang sasaran Pemerintah yaitu 1,57 persen yoy.
Sementara, inflasi di sepanjang 2024 melandai signifikan dari 2,61 persen pada akhir 2023, terutama didorong harga pangan yang kembali ke level normal.
Sejalan dengan daya beli yang masih kuat, inflasi inti menunjukkan tren penguatan sepanjang tahun 2024, mencapai 2,26 persen yoy.
Penguatan inflasi inti ditopang oleh tren positif kelompok penyediaan makanan minuman, pakaian dan alas kaki, dan perawatan pribadi (terutama peningkatan harga emas).
“Dengan mengecualikan harga emas perhiasan, inflasi inti juga masih berada pada level 1,72 persen yoy bergerak stabil dibandingkan 2023 sebesar 1,72 persen yoy. Sepanjang 2024, inflasi inti tanpa emas menunjukkan tren menguat sejak Juli 2024 sebeasar 1,58 persen yoy,” paparnya.
Inflasi harga bergejolak (volatile food) naik ke 0,12 persen yoy dari November 2024 -0,32 persen yoy dan jauh lebih rendah dibandingkan angka di Desember 2023, yaitu 6,73 persen.
Baca juga: Airlangga: Inflasi Terkendali dan PMI Manufaktur Kembali Ekspansif di Akhir 2024
Terkendalinya harga pangan didukung oleh stok yang melimpah, cuaca yang kondusif, dan sinergi kebijakan pengendalian inflasi pangan.
Sementara itu, inflasi diatur Pemerintah (adminis-tered price) turun menjadi 0,56 persen yoy, dari November 0,82 persen yoy, dan lebih rendah dari angka 2023 sebesar 1,72 persen yoy.
“Terkendalinya inflasi diatur Pemerintah didukung oleh ke-bijakan harga energi yang cukup stabil dan penurunan tarif transportasi udara pada masa libur Natal dan tahun baru yang berkontribusi pada terjadinya deflasi transportasi secara bulanan,” ujarnya.
Febrio menambahkan bahwa terkendalinya inflasi sepanjang 2024 tidak lepas dari komitmen dan dukungan kebijakan pengendalian inflasi pusat dan daerah yang antisipatif dan responsif terutama dalam mendukung terkendalinya harga pangan pada masa HBKN.
“Menguatnya inflasi inti didukung oleh berbagai kebijakan insentif fiskal dan penguatan daya beli. Kebijakan energi dan transportasi terus dikelola agar risiko administered price tetap terkendali,” tutup Febrio. (*)
Editor: Galih Pratama
