Gedung PLN; Pusat kelistrikan. (Foto: Istimewa)
Elektrifikasi yang masih terbatas menghambat hilirisasi industri. Ria Martati
Balikpapan–PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) atau yang lebih dikenal dengan PLN akan membangun 40 pembangkit listrik baru, 7.900 km sirkuit, dan serta 115 gardu listrik baru di Kalimantan untuk mencapai elektrifikasi 97% tahun 2019 mendatang.
Elektirifikasi juga untuk mendukung hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di Kalimantan. “Sampai hari ini terpasang elektrifikasi 1.600 MW di Kalimantan dan dalam kondisi defisit 23%,” kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Balikpapan, Selasa, 11 Agustus 2015.
Khusus di Kalimantan Timur, PLN akan membangun 15 pembangkit baru hingga 2019 mendatang.
“Karena proyek 35.000 MW baru dimulai akhir tahun kemarin, tentu waktunya cukup lama 2-3 tahun ke depan, kecuali untuk PLTG, PLTU 2x 100 MW akan berjalan tengah tahun depan,” kata dia.
Menurutnya, PLN membutuhkan dukungan semua pihak dalam pembangunan listrik di Kalimantan. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan, perlunya percepatan infrastruktur listrik 35.000 MW untuk mendukung industrialisasi. Menurutnya masih ada beberapa tantangan terkait proyek-proyek kelistrikan tersebut, antara lain aspek lahan dan perijinan.
“Tantangan utama untuk industrialisasi adalah infrastruktur mulai dari pelabuhan, jalan, listrik sampai bentuk infrastruktur digital, serta yang lainnya adalah kepastian soal rencana tata ruang wilayah, karena baru Kalimantan Tengah yang punya dan Kalimantan Timur yang punya rencana tata ruang,” kata dia. (*)
@ria_martati
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More