Pesan Sri Mulyani: Danantara Harus Optimalkan Tarik Investasi Swasta dan Asing

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menarik investasi di Tanah Air.

“Danantara menerima mandat untuk menjalankan perbaikan operasional BUMN dan peningkatan kualitas investasi,” kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, Selasa, 20 Mei 2025.

Untuk fungsi operasional, kata Sri Mulyani, Danantara sebagai super holding BUMN membangun sinergi dan efisiensi di antara berbagai entitas BUMN, sehingga aset negara dapat dikelola secara terintegrasi dan produktif untuk mendukung agenda pembangunan.

Baca juga: Bos Danantara Ungkap Petunjuk dari Prabowo soal Pemilihan Pimpinan BUMN, Ini Bocorannya

Sebagai fungsi investasi, Danantara menjadi pengelola investasi aset dan dana pemerintah untuk akselerasi investasi produktif sesuai prioritas pembangunan pemerintah.

“Untuk fungsi ini, Danantara mengoptimalkan perannya dalam menarik investasi swasta, baik nasional maupun asing (leverage),” tambahnya.

Lebih lanjut, fokus investasi antara lain diarahkan pada sektor terkait hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, energi terbarukan, infrastruktur digital, hulu strategis, serta ketahanan pangan sebagai motor utama pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat keseimbangan eksternal perekonomian.

Baca juga: Strategi Kemenkeu Tambal APBN Usai Dividen BUMN Masuk ke Danantara

Pemerintah juga tetap menyediakan berbagai insentif fiskal, seperti tax holiday, super deduction untuk riset dan pelatihan, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan rantai nilai industri nasional dengan perspektif nilai tambah lebih tinggi bagi perekonomian.

Adapun Danantara sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto harus dikelola secara profesional, kompeten, dan berintegritas, diisi oleh sumber daya manusia terbaik termasuk dukungan dari para expert di level internasional.

“Pengelolaan dilaksanakan di bawah mekanisme pengawasan dan tata kelola yang baik, profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good corporate governance,” tegasnya. (*)

Editor: Galih Pratama