Bali – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga Ketua Umum PP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menegaskan pentingnya pengembangan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia. Dalam prosesnya, perusahaan pelat merah dapat mengambil peran penting agar percepatan pertumbuhan industri dan keuangan syariah bisa terealisasi.
Misalnya saja lewat merger bank syariah milik BUMN yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan penggabungan tersebut, kapasitas BSI menjadi besar dan bisa lebih optimal dalam mendorong aktivitas keuangan dan ekonomi syariah.
Pengembangan ekosistem ekonomi syariah di dalam negeri, juga berjalan beriringan dengan pengoptimalan potensi industri halal. Dengan begitu, sektor keuangan dan ekonomi syariah Indonesia dapat tumbuh setara dengan negara-negara muslim yang maju. Penguatan industri halal ini mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan minuman, kesehatan, obat-obatan, fashion, media hingga pariwisata. Itu yang dapat dieksplorasi dan dioptimalkan oleh produsen lokal, tentu dengan visi global agar bisa ekspansi ke pasar internasional.
”Dalam hal ini banyak upaya kita dorong, di antaranya melalui Program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) untuk membantu usaha perempuan atau ibu-ibu produktif di berbagai daerah, dan menggerakkan pertumbuhan UMKM, agar UMKM Indonesia terus naik kelas. Ada juga melalui program-program CSR BUMN, dan juga melalui progarm Bakti BUMN dan Santripreneur yang berfokus pada pesantren sebagai mercusuar peradapan serta pondasi perekonomian umat,” terang Erick Thohir, dalam Islamic Finance Summit 2022 yang digelar Infobank Media Group dan Masyarakat Ekonomi Syariah di The Stones Hotel, Bali, Kamis, 22 September 2022.
Erick menegaskan, penting untuk memastikan bahwa industri halal dengan pasar Indonesia yang besar ini, bisa kembali memberikan manfaat yang besar pula bagi Indonesia, bukan untuk bangsa lain. Semangat kedaulatan bangsa ini perlu dijaga dan menjadi sudat pandang inovasi dan transformasi di BUMN.
“Termasuk dalam pengelolaan penyertaaan modal negara (PMN) sebagai doronagan bagi langkah penugasan agar BUMN semakin tangkas dalam menyelesaikan program-program serta proyek-proyek negara secara transparan, professional yang di bawah good corporate governance (GCG). Lebih lagi BUMN telah membuktikan kontribusi yang mencapai Rp1.198 triliun selama 3 tahun terkahir. Ini meningkat Rp68 triliun dari sebelum pandemi. Kita harapkan dividen dan kontribusi BUMN dapat terus bertumbuh serta mengimbangi PMN dan tentu dilandasi oleh nilai-nilai akhlak,” pungkasnya. (*) Ari Astriawan
