Jakarta- Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kemenkeu, OJK, dan LPS dalam mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter untuk merespons dampak pandemi terhadap sektor perekonomian. Komunikasi dan koordinasi itu dinilai efektif dalam menjaga perekonomian Indonesia yang tetap tumbuh 3,51% pada kuartal III 2021 di tengah penerapan PPKM akibat meledaknya kasus Covid-19 varian delta.
“Kita patut berterima kasih jajaran Bank Indonesia, jajaran pemerintah utamanya di Kementerian Keuangan dengan OJK, LPS komunikasinya sangat baik, sangat baik. Bisa saling mengisi pada masalah kecil saja langsung ketemu,” ucap Jokowi.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo optimis perekonomian Indonesia akan pulih dan bertumbuh pesat di tahun 2022. Ia bahkan memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh hingga 5,5% di tahun 2022.
“Insyaallah, pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih tinggi, mencapai 4,7% hingga 5,5% di tahun 2022, dari 3,2% hingga 4,0% di tahun 2021. Selain ekspor, konsumsi dan investasi juga meningkat. Didukung vaksinasi dan pembukaan sektor ekonomi serta stimulus kebijakan,” ujar Perry, pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 secara virtual, Rabu, 24 November 2021.
Lebih lanjut, ia katakan bahwa inflasi yang rendah pada 2021 akan terus berlanjut di tahun 2022 dengan terkendali di kisaran 3 ± 1%. BI pun berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah pada 2022 di tengah normalisasi moneter yang dilakukan oleh The Fed.
“Defisit transaksi berjalan rendah, sekitar 0,1% dari PDB pada 2021, dan kisaran 1,1-1,9% pada 2022 dari PDB pada 2022. Dana pihak ketiga dan kredit akan meningkat masing-masing 7% sampai 9% dan 6% sampai 8% pada 2022,” ucapnya.
Lalu, ia juga memprediksi bahwa nilai transaksi ekonomi dan keuangan digital di 2022 seperti e-commerce mencapai Rp 530 triliun, uang elektronik capai Rp 337 triliun, dan digital banking capai lebih dari Rp 48.000 triliun.
Namun, optimisme tersebut, ia katakan, perlu dilandasi pada lima respon kebijakan dan satu prasyarat yang harus diterapkan bila ingin pertumbuhan tersebut terwujud. Kelima kebijakan tersebut yakni akselerasi transformasi sektor riil, sinergi stimulus fiskal dan moneter, akselerasi transformasi sektor keuangan, digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta ekonomi keuangan dan hijau. Sedangkan satu prasyaratnya adalah mendorong sinergi akselerasi vaksinasi dan pembukaan sector prioritas ekonomi.
“Ini sangat penting. Agar imunitas masalah segera tercapai dan lebih banyak sektor dibuka kembali supaya ekonomi segera pulih dan dalam jangka panjang pertumbuhan terjadi lebih tinggi menuju Indonesia maju,” jelasnya.
Perry kemudian memberikan arahan bagaimana seharusnya program vaksinasi bekerja mentarget kelompok-kelompok vital. Ia katakan bahwa program vaksinasi dan pembukaan ekonomi dapat fokus pada 24 subsektor prioritas, di mana 8 subsektor prioritas utama merupakan penopang pertumbuhan ekonomi dan ekspor yaitu industri makanan dan minuman, industri kulit, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kimia, industri kertas, industri logam dasar, industri alat angkutan, dan industri karet. Di samping sektor industri tersebut, pengembangan UMKM perlu terus menjadi prioritas.
“Akselerasi transformasi sektor riil dapat dilakukan melalui implementasi proyek strategis nasional dan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudahan peraturan perizinan, promosi investasi dan perdagangan,” jelasnya lagi.
Untuk respons kebijakan kedua yang adalah sinergi stimulus fiskal dan moneter, ia menyatakan institusi yang dipimpinnya berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pendanaan APBN sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 dengan jumlah yang besar. Langkah tersebut dilakukan mengatasi meningkatnya kebutuhan APBN untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan akibat merebak dengan cepatnya varian delta pandemic Covid-19.
“Pembelian SBN dari pasar perdana pada 2020, Rp 473,2 triliun dan pada 2021 hingga kini, sebesar Rp 143,3 triliun. BI juga berkomitmen untuk melakukan pembelian SBN secara langsung dari pemerintah dengan suku bunga rendah Rp 215 triliun dari APBN 2021 untuk kesehatan dan kemanusiaan karena Covid-19. Demikian juga untuk APBN 2022, partisipasi Bank Indonesia sebesar Rp 224 triliun,” detailnya.
Untuk mendorong kredit perbankan, BI mengarahkan industri keuangan untuk fokus pada penyaluran kredit bagi sektor usaha, termasuk 9 sektor siap, seperti perkebunan, kertas, tanaman pangan, makanan-minuman, kimia-farmasi, hortikultura, pengolahan tembakau, kayu-furniture, dan pertambangan bijih logam.
“Untuk digitalisasi sistem pembayaran dan pengembangan UMKM yang merupakan kebijakan keempat dan kelima, BI selalu berkoordinasi erat dengan pemerintah dan KSSK,” imbuhnya. (Steven)
