Oleh Budi Santoso, Vice President ACPE Indonesia Chapter & Lecturer for Forensic Accounting class at Sebelas Maret University

SERANGAN siber yang menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) baru-baru ini menegaskan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pertahanan siber di seluruh lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan negara, BPK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sistem informasi dan data keuangan negara terlindungi dari ancaman siber.