Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku akan terus mengamati dan memonitor perombakan jajaran direksi bank BUMN yang telah ditugaskan oleh Kementerian BUMN.
Anggota DPR RI & Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyebut, peran BUMN sangat penting dan sangat vital. Oleh karena itu, pergantian direksi harus dijalankan dengan profesionalitas.
“Peran BUMN penting sekali. Kami akan monitor terus kalau ada pergantian hanya karena tidak profesional akan kami soroti,” ujar Hendrawan di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2019.
Tak hanya itu, sebagai lembaga legislatif, DPR juga tidak menutup kemungkinan untuk terus mengkritisi kebijakan tersebut, terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menghimbau secara tegas kepada para menterinya, untuk tidak mengambil keputusan strategis hingga Oktober 2019.
Keputusan itu dibenarkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, yang mengatakan Intruksi tersebut disampaikan Presiden dalam sidang kabinet paripurna (SKP), Senin, 5 Agustus 2019. “Memang ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet,” kata Moeldoko.
Sebagai informasi, Kementerian BUMN tetap kukuh untuk memerintahkan 5 BUMN untuk menggelar RUPSLB. Kelima BUMN tersebut ialah empat bank BUMN yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) serta satu perusahaan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)
Dalam keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Mandiri dan BTN akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus 2019 di Kantor Pusat masing-masing.
Sehari berikutnya giliran PGAS yang menggelar RUPSLB pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel, dan BNI pada 30 Agustus di Menara BNI. Terakhir, ada Bank BRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI. (*)
Editor: Rezkiana Np
