Jakarta – Keputusan Kementerian BUMN untuk tetap melakukan perombakan jajaran direksi bank BUMN dirasa bakal membebani pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada periode mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019. Menurutnya, perombakan tersebut bakal menjadi beban terhadap Menteri yang bakal menjabat di periode kedua pemerintahan Jokowi.
“Etisnya adalah di masa transisi tidak ada perubahan signifikan karena kekhawatiran membebani menteri yang akan melanjutkan,” kata Piter.
Dirinya menilai, visi misi yang bakal dijalankan menteri selanjutnya bisa saja berbeda dengan visi misi yang telah dijalankan oleh Menteri saat ini yakni Rini Soemarno. Oleh karena itu, dirinya menyebut, pergantian direksi saat masa masa transisi pemerintahan saat ini cukup riskan.
“Kondisi saat ini bukan waktu yang tepat. Pergantian menteri 2 bulan lagi, apa alasan yang sangat mendesak untuk ganti direksi BUMN saat ini. Jadi jangan merusak tatanan. Tata kelola jangan dirusak,” jelas Piter.
Sebagai informasi, Kementerian BUMN telah memerintahkan 5 BUMN untuk segera menggelar RUPSLB. Kelima BUMN tersebut memiliki agenda sama, yakni evaluasi kinerja semester I-2019 dan perubahan susunan pengurus.
Kelima BUMN tersebut ialah empat bank BUMN yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) serta satu perusahaan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). (*)
Editor: Rezkiana Np
