Jakarta – Sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia (BI) dalam mendorong pertumbuhan (pro-growth) perekonomian Indonesia, BI terus memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan dan tetap mempertahankan terjaganya stabilitas sistem keuangan (SSK).
Dalam hal ini, Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa, dalam kelanjutan kebijakan makroprudensial tersebut BI telah menambah besaran insentif likuiditas dari yang paling tinggi 2,8% menjadi 4% dari DPK.
“Sehingga, ini menambah tambahan lagi insentif likuiditasnya sekitar Rp47,9 triliun dari yang semula Rp108 triliun menjadi Rp156 triliun,” ucap Perry dalam KSSK III di Jakarta, 1 Agustus 2023.
Baca juga: Perbankan Masih Hadapi Kendala Integrasi Analisis Tingkat Lanjut
Perry menjelaskan bahwa, insentif likuiditas makroprudensial tersebut akan difokuskan untuk pembiayaan atau kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas, seperti sektor hilirisasi yaitu minerba, maupun sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Tidak hanya itu, insentif kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan inklusif juga ditingkatkan dari sebelumnya 1% menjadi 1,5%, dengan rincian 1% untuk penyaluran kredit UMKM KUR dan 0,5% untuk penyaluran kredit UMi.
Adapun, insentif terhadap penyaluran kredit atau pembiayaan hijau paling besar saat ini 0,5%, dimana telah meningkat dari posisi sebelumnya 0,3%.
“Jadi kebijakan makroprudensial tetap pro-growth mendorong intermediasi peningkatan kredit dan pembiayaan dari perbankan ke sektor-sektor prioritas,” imbuhnya. (*)
Editor: Galih Pratama
