Jakarta–Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) mengusulkan penggabungan BUMN dengan pendekatan konglomerasi yang meniadakan holding sektoral. Hal ini mencontoh beberapa holding di negara maju sepert seperti Singapura, Tiongkok dan Jepang.
Penggabungan BUMN menjadi lintas sektoral itu dinilai lebih tepat, jika berkaca pada situasi dan visi dari pemerintahan yang kini fokus menggenjot pembangunan di segala sektor serta mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“Kami usulkan menggunakan pendekatan konglomerasi. Jadi di situ ada bank, asuransi, konstruksi dan lainnya dalam satu struktur,” kata Cristianto Wibisono dalam pembukaan Diskusi bertajuk Seabad Konglomerasi BUMN yang diadakan oleh Pusat Data Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.
Selain Christianto Wibisono, yang merupakan Pendiri sekaligus penyelenggara acara, turut hadir Mohammad Yudayat (Dirut PT Perkebunan Nusantara V), Fajar Harry Sampurno mewakili Kementerian BUMN, Iman Rachman (Direktur Keuangan Pelindo II), dan Drs. Bob Tyasika Ananta, MBA (Direktur Perencanaan dan Operasional PT BNI). (Bersambung ke halaman berikutnya)
Diskusi ini mencuatkan pemikiran tentang konglomerasi yang nantinya mampu membawa BUMN Indonesia dapat bersaing dengan perusahaan dunia yang sudah lebih dahulu menerapkan holding lintas sektoral dengan pendekatan konglomerasi. Mimpi menyaingi Singapura bahkan Tiongkok dan Jepang pun bukan sebatas angan.
“Konsep ini sama yang diterapkan oleh Pemerintah Singapura melalui Temasek. BUMN Singapura tersebut membawahi beberapa perusahaan tetapi tidak dalam satu sektor,” jelas Christianto.
Baca juga: “Kabinet Wimboh” di OJK: Mengejutkan, Riswinandi Pegang Nonbank
Saat ini Indonesia memiliki sebanyak 118 perusahaan dengan menggabungkan hanya empat ceruk sektor saja. PDBI memperkirakan dengan lintas sektoral empat BUMN bakal mengumpulkan total aset senilai kurang lebih Rp7.000 triliun bila dikonsolidasikan dalam empat super group masing-masing dengan aset sekitar Rp2.000 triliun.
Keempat holding yang diharapkan tersebut seperti bidang sektor keuangan, telekomunikasi, infrastruktur, dan energi. Tidak hanya lebih efisien dalam menggaet pasar regional, dengan cara konglomerasi ini dalam diskusi tersebut, BUMN jelas meminimalisir monopoli yang dilakukan oleh BUMN sehingga dapat menghindari kehancuran perusahaan besar. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno sendiri mengungkapkan bahwa holding BUMN memang akan menghilangkan monopoli. Meski selama ini tuduhan yang dialamatkan kepada BUMN tersebut tidak benar sebab, beberapa perusahaan BUMN telah lama bersaing secara sehat dengan perusahaan swasta dalam mengelola beberapa sektor potensial negara.
Baca juga: DPR Setujui Pangkas Anggaran Kementerian BUMN
“Sebenarnya sudah sangat lama BUMN kita tidak mendapatkan previlige apapun untuk terus bertahan. Persaingan kini semakin terbuka, dan itu tentu sehat agar BUMN kita berkompetisi,” jelas Hary.
Beberapa keuntungan yang didapatkan ketika BUMN melakukan holding ialah efisiensi cost terhadap pengelolaan sektor tertentu karena adanya sinergi. Selain itu juga menghindari persaingan pada ceruk bisnis yang sama seperti yang dialami oleh Pelindo.
“Kami sudah melakukan penekanan cost selama ini melalui sinergi di pelabuhan. Sinergi itu seperti memanfaatkan sistem digital bersama Pelindo I, III dan IV. Jadi melalui holding maritim seperti bapak ketahui, nantinya menggabungkan moda transportasi juga, tentu akan bagus. Kami optimis untuk menyaingi pelabuhan Singapura,” imbuh Direktur Keuangan Pelindo II, Iman Rachman. (*) Akhmad Dhani
