Ekonomi dan Bisnis

Perempuan Masih Hadapi Hambatan Berbisnis, BI: Akselerasi Digital Solusinya

Jakarta - Di era modern seperti sekarang, masalah perbedaan gender antara pria dan perempuan tampaknya tidak lagi menjadi persoalan besar, termasuk dalam dunia profesional dan bisnis. Kontribusi perempuan dalam dunia usaha semakin signifikan dan tak bisa diabaikan.

Sri Noerhidajati, Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI), menegaskan bahwa peran strategis perempuan tidak hanya terbatas pada membangun keluarga, tetapi juga mencakup perekonomian.

“Sebuah studi menyebutkan bahwa secara global, lebih banyak perempuan bekerja, maka perekonomian akan tumbuh lebih kuat,” tutur Sri dalam acara konferensi pers SisBerdaya dan DisBerdaya 2025 yang diadakan Dana Indonesia di Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.

Baca juga: Rivan A. Purwantono Digeser dari CEO Jasa Raharja ke Jasa Marga

Pemberdayaan ekonomi perempuan berkontribusi langsung terhadap peningkatan diversifikasi ekonomi dan kesetaraan pendapatan. Situasi ini diperkirakan dapat menambah USD7 triliun pada perekonomian global.

Namun, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam memulai dan mempertahankan keberlanjutan usahanya. Berdasarkan data 2022, tingkat partisipasi perempuan dalam memulai bisnis baru hanya sekitar 10 persen, sementara 80 persen didominasi oleh pria.

Lebih lanjut, tingkat keberlanjutan bisnis perempuan hanya sebesar 5,5 persen, sedangkan pria mencapai 8,1 persen.

“Apa artinya ini? Semakin lama menjalani usaha, tantangan yang dihadapi perempuan ternyata semakin cepat,” tambah Sri.

Transformasi Digital sebagai Solusi

Dana Indonesia dan Ant International kembali adakan SisBerdaya dan DisBerdaya 2025. (Foto: Erman Subekti)

Sri menekankan pentingnya transformasi digital dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi perempuan pengusaha. Salah satu contohnya adalah penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh BI, yang mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan bagi pelaku usaha, terutama UMKM.

Baca juga: BI Wanti-wanti Badai PHK Berpotensi Hambat Ekonomi Indonesia

“Dengan QRIS ini transaksi UMKM yang terjadi dapat tercatat secara digital dan terstruktur. Inilah yang nanti bisa menjadi satu track record untuk melihat bagaimana keberlanjutan atau cashflow sehari-hari dari UMKM,” jelasnya.

Page: 1 2

Yulian Saputra

Berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri media. Saat ini bertugas sebagai editor di infobanknews.com. Sebelumnya, ia menulis berbagai isu, mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga olahraga.

Recent Posts

Gebyar Ramadan Keuangan (GERAK) Syariah 2026 menghimpun dana sebesar Rp 6,83 triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More

4 hours ago

Catat! Ini Jadwal Pembagian Dividen WOM Finance

Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More

9 hours ago

Free Float 15 Persen Mulai Berlaku, Banyak Emiten yang Terancam Delisting?

Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More

10 hours ago

DPR Minta Bank Sumut Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM

Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More

11 hours ago

Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan: Ketika Risiko Dikriminalisasi dan Harga Dianggap Kartel

Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More

21 hours ago

Cetak SDM Unggul, BSN Gandeng Universitas Terbuka

Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More

22 hours ago