Jakarta– Permasalahan ketimpangan ekonomi atau gini ratio seakan masih membayangi perekonomian nasional. Ditengah tumbuhnya perekonomian nasional diangka 5 persen, namum angka gini ratio seakan masih tinggi.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf saat menjelaskan paparannya di acara simposium nasional “Sistem Perekonomian Indonesia: Peluang dan Tantangan Ekonomi Pasar Pancasila” di Hotel Bidakara Jakarta.
“Domestik kita menghadapi persoalan-persoalan berat, kita selalu tumbuh diatas 5%. Tapi gini rationya masih saja tinggi. Ekonomi kita tumbuh tapi tidak mengurangi kemiskinan. Dan syukur-syukur dalam 2 dan 3 tahun terakhir gini rationya menurun meski tidak signifikan,” ungkap Syarkawi di Hotel Bidakara Jakarta, Senin 19 Febuari 2018.
Syarkawi mengatakan bahwa angka gini ratio saat ini masih tinggi, dimana gini ratio di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini tercatat sebesar 0,391 masih sangat jauh jika dibandingkan dengan indeks gini ratio pada zaman Gus Dur dimana indeks gini ratio 0,31 pernah dicapai Indonesia.
Baca juga: Sertifikasi Tata Kelola Untuk Perekonomian Nasional
Dirinya menilai, idealnya gini ratio dapat diturunkan hingga 0,2 sebab selama ini negara-negara sejahtera di Eropa rata-rata indeks gini rationya hanya berkisar antara 0,2 sampai 0,29.
Tak hanya itu, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi diangka 7 persen, Pemerintah tidak cukup dengan mengandalkan konsumsi semata terlebih di saat daya beli masyarkat melemah. Dirinya mengimbau pemerintah untuk mendorong sektor produksi berbasis teknologi.
“Tujuan ekonomi Pancasila mendorong productivity melalui pendekatan teknologi. Kalau mau tumbuh 7% product growth harus jadi concern pemerintah,” tukas Syarkawi. (*)
