Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam melanjutkan upaya pemulihan ekonomi nasional. Bersinergi juga penting dalam mengambil kebijakan dan memonitor implementasinya sehingga kebijakan yang diambil dapat kompetitif, preemptive dan memitigasi dampak pandemi Covid-19.
“Melalui efektivitas berbagai stimulus kebijakan baik di sektor pemerintahan, sektor keuangan maupun sektor lainnya, telah diimplementasikan dengan baik dan kita berhasil menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dengan baik,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat Silaturahmi Virtual Tahun Baru 2022 Sektor Jasa Keuangan, 4 Januari 2022.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pentingnya kerja sama baik secara internal maupun dengan seluruh stakeholders OJK dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sektor jasa keuangan.
“Presiden juga menekankan kepada kami kemarin supaya kita mencontoh bagaimana penyelesaian Covid-19 sampai hari ini yang masih bagus itu, menjadi model dalam penyelesaian berbagai bidang kehidupan. Kalau kita lakukan dengan team work, dengan hati, bekerja sungguh-sungguh serta tidak merasa paling hebat dan paling tahu pasti banyak hal yang dapat kita selesaikan,” kata Luhut.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD pun menyampaikan harapannya kepada seluruh lembaga pengawas dan pengatur serta stakeholders sektor jasa keuangan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung berbagai program pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional serta penguatan sektor jasa keuangan dalam rangka mencegah penyalahgunaan terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan.
“Saya berharap kita semua mendukung Indonesia dalam proses penilaian dunia internasional terkait dengan kebijakan dan implementasi rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) yaitu Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering. Sehingga Indonesia dapat segera diterima menjadi anggota FATF,” tambah Mahfud.
Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa melalui forum KSSK maupun masing-masing institusi dengan menggunakan instrumen kebijakan dan regulasinya telah berhasil dalam menangani dampak covid-19 serta melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan bahwa selain pandemi juga perlu menjadi perhatian mengenai isu perubahan iklim, digitalisasi ekonomi serta dampak normalisasi kebijakan pasca covid secara global.
“Saya berharap, tentu OJK bersama kami di Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia dan LPS dalam forum KSSK bisa bersama-sama mengawal pemulihan ekonomi secara efektif, handal, kredibel dan di sisi lain juga terus mendukung formula dari sisi reform yang penting terutama di sektor keuangan,” lanjut Sri Mulyani.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Daerah dan Pimpinan Industri Jasa Keuangan juga memberikan apresiasi kepada OJK atas upaya sinergi dan kolaborasi serta penerbitan berbagai kebijakan yang responsif dan akomodatif dalam rangka mengantisipasi dampak covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. (*)
Editor: Rezkiana Np
