Jakarta – Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) kembali mencatatkan sejarah di Museum Rekor Indonesia (MURI). Pasalnya, sosialisasi online (23/6) bertajuk “Peran LPS Menjaga Likuiditas BPR-BPRS dalam Masa Pandemi Covid 19” yang digelar atas kerja sama Perbarindo dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diikuti oleh 750 entitas bisnis (BPR-BPRS) yang terdiri dari 916 peserta. Rekor ini pun dicatat MURI sebagai sosialisasi online yang diikuti oleh pengurus perbankan terbanyak.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Perbarindo Joko Suyanto mengatakan bahwa LPS memiliki peran yang strategis bagi Industri BPR-BPRS di Indonesia. Penjaminan yang dilakukan oleh LPS merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Industri BPR-BPRS dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Joko Suyanto mengingatkan seluruh insan BPR-BPRS untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa menyimpan uang di BPR-BPRS dijamin keamanannya. “BPR-BPRS juga harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat akan keamanan dananya yang disimpan di BPR-BPRS sebab simpanan nasabah di BPR-BPRS itu dijamin oleh LPS, asalkan memenuhi kriteria layak bayar,” ujar Joko melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis 25 Juni 2020.
Menurut Joko, dalam waktu dekat Perbarindo juga akan melakukan pemecahan Rekor MURI untuk kegiatan lain setelah sosialisasi online tentang Peraturan LPS secara daring ke BPR-BPRS.
Terkait sosialisasi tentang LPS ini, Perbarindo kata Joko, selain ingin memantapkan kolaborasi dengan LPS juga ingin memantapkan pemahaman mengenai peran LPS khususnya kepada seluruh pengurus BPR-BPRS di seluruh Indonesia. “Di masa pandemi ini kepercayaan diri serta keyakinan pengurus BPR-BPRS harus terus didorong terutama dalam memberikan keyakinan kepada publik bahwa investasi di BPR-BPRS itu aman dan dijamin oleh LPS. Selain itu, pada sosialisasi ini kami ingin me-refresh aturan-aturan dari LPS dan memantapkan peran strategis LPS di masa pandemi khususnya bagi industri BPR-BPRS,” tegas Joko.
Selain kegiatan di atas, ungkap Joko, Perbarindo juga akan mengadakan seminar online dengan tema “Peningkatan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan produk layanan industri BPR-BPRS dalam Masa Pandemi Covid-19”, dengan akan menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya dari Perbarindo, LPS, dan akademisi.
Pemerintah Prioritaskan UMKM
Sementara itu Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah yang didapuk sebagai keynote speaker pada sosialisasi online tersebut mengungkapkan bahwa masa pandemi ini telah membatasi pergerakan arus modal, barang, dan manusia. Hal tersebut mengakibatkan kinerja sektor ekonomi menjadi sangat terganggu.
Di sisi lain, Pemerintah sudah mengalokasikan hampir Rp700 triliun untuk biaya penanganan Covid-19. Dari total alokasi anggaran tersebut, sekitar Rp123,5 triliun akan digunakan untuk mendukung sektor UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penambahan modal baru (modal kredit/modal kerja), serta penempatan dana pemerintah untuk mendukung likuiditas perbankan.
“Pada akhirnya kita melihat prioritas Pemerintah tidak lain adalah untuk mengupayakan agar kegiatan di sektor UMKM dan kegiatan usaha padat karya ini dapat terus berlangsung dan dapat ditingkatkan. Untuk mendukung UMKM ini Pemerintah telah menglokasikan dana sebesar Rp27,26 triliun melalui BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan,” ungkap Halim. Saat ini katanya, kondisi perbankan secara keseluruhan masih relatif stabil.
Guna menjaga likuidatas perbankan, kata Halim, sejak awal tahun LPS telah menurunkan tingkat bunga penjaminan sebesar 75 basis points untuk simpanan berdenominasi rupiah dan menurunkan 25 basis point untuk tingkat bunga penjaminan dalam valuta asing. Dengan hal tersebut LPS berharap dapat menurunkan biaya dana dari perbankan. (*)
Editor: Rezkiana Np
