Poin Penting
- Sektor perbankan dan jasa keuangan digital Indonesia menempati peringkat ke-17 dari 69 negara di dunia.
- Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 130 miliar dolar AS pada 2025, hampir empat kali lebih besar dibandingkan Malaysia.
- LAMEMBA mengingatkan peningkatan literasi digital penting untuk menekan risiko penipuan atau scam.
Jakarta – Sektor perbankan dan jasa keuangan digital Indonesia menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tingkat digitalisasi nasional secara keseluruhan. Indonesia bakan menempati peringkat ke-17 dari 69 negara di dunia untuk sektor perbankan dan jasa keuangan.
“Secara overall, ranking kita agak di bawah dibandingkan dengan negara ASEAN. Tetapi khusus untuk banking dan financial service, kita itu ranking-nya tinggi 17 dari 69 negara,” kata Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA), Muhammad Firdaus, dalam Seminar Nasional dan Pelantikan ISEI Jakarta Komisariat Perbanas, Selasa, 28 Juli 2026.
Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan sektor jasa keuangan menjadi salah satu motor penggerak transformasi digital di Indonesia.
Baca juga: BTN: Transformasi Digital Berawal dari Rumah, Pengguna Bale by BTN Tembus 4,3 Juta
Nilai Ekonomi Digital Tembus 130 Miliar Dolar AS
Firdaus mengungkapkan, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 130 miliar dolar AS pada 2025. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan ekonomi digital Malaysia yang diproyeksikan berada di kisaran 30 miliar dolar AS.
Padahal, produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya sekitar 2,5 kali lebih besar dibandingkan Malaysia. Namun, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai hampir empat kali lipat dibandingkan negara tersebut.
“Kalau dibandingkan Malaysia, ekonomi digital Indonesia ternyata jauh lebih besar. Ini menunjukkan transformasi digital kita berkembang sangat pesat,” ujarnya.
Baca juga: Bos LPS Ungkap Tantangan Terbesar Perbankan di Tengah Pesatnya AI
Menurut Firdaus, perkembangan tersebut tecermin dari semakin luasnya penggunaan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari QRIS, identitas kependudukan digital, hingga berbagai transaksi yang kini dapat dilakukan melalui telepon genggam.
Digitalisasi Dorong Inklusi Keuangan
Di sisi lain, Firdaus menilai digitalisasi menjadi faktor penting dalam mendorong inklusi keuangan nasional. Isu tersebut juga menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam forum G20.
Ia mengatakan, tingkat kepemilikan telepon seluler di Indonesia sudah cukup tinggi sehingga menjadi modal besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
Namun, peningkatan inklusi keuangan tetap perlu diimbangi dengan penguatan literasi keuangan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan digital secara aman dan optimal.
“Pertumbuhan ekonomi yang inklusif salah satunya ditentukan oleh akses masyarakat terhadap layanan keuangan, baik individu maupun pelaku UMKM,” imbuhnya.
Baca juga: Serangan Siber Mengintai, ITSEC Asia-PT INTI Perkuat Sistem Keamanan Digital Nasional
Scam Masih Jadi Ancaman
Firdaus mengingatkan, peningkatan aktivitas digital juga diikuti oleh maraknya kasus penipuan atau scam. Karena itu, penguatan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak.
Ia mengapresiasi keberadaan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) yang telah berhasil mengembalikan dana korban penipuan hingga sekitar Rp161 miliar.
Menurutnya, tingginya kasus penipuan digital bahkan telah menyasar kalangan mahasiswa, sehingga edukasi mengenai keamanan digital perlu diperluas hingga ke masyarakat di daerah.
“Jadi kalau dari literasinya tidak baik, tentu ini akan bisa berakibat buruk,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
