Jakarta – Pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya bertumpu pada faktor ekonomi, tapi juga bergantung pada aspek environment, social, & governance (ESG), transformasi teknologi yang meningkatkan efisiensi dan menciptakan peluang baru di berbagai sektor, serta transparansi dan akuntabilitas sebagai landasannya.
Berdasarkan laporan World Economic Forum pada tahun 2022 mengindikasikan risiko lingkungan dan sosial sebagai risiko yang signifikan dengan tingkat keparahan yang tinggi untuk jangka pendek dan jangka panjang. Permasalahan tersebut tentunya akan berdampak pada keberlanjutan usaha dan ekonomi nasional.
Demikian disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Isma Yatun dalam keynote speech-nya pada pembukaan Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-26 dengan tema “Marong Profesi Akuntan dan Entitas Bisnis dalam Mendukung Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan” yang berlangsung di Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, pada 19-21 September 2023.
Ketua BPK mengatakan bahwa sudah saatnya pelaku bisnis dan pemerintah mulai mempertimbangkan dan memperhitungkan transparansi dan akuntabilitas atas faktor ESG yang tertuang dalam sustainability reporting atau laporan keberlanjutan. “Pengungkapan ESG mengarah pada transparansi yang lebih besar untuk pengambilan keputusan internal dan eksternal, sekaligus menegakkan stabilitas keuangan,” ujarnya dikutip 21 September 2023.
Baca juga: OJK Terbitkan Aturan Penggunaan Jasa Akuntan Publik Untuk Industri Keuangan, Ini Isinya
Menurutnya, sustainability reporting diharapkan mampu memberikan full picture atas kinerja organisasi, termasuk memberikan gambaran masa depan yang lebih komprehensif karena menunjukkan kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan, sehingga dapat mengelola risiko, meningkatkan reputasi, meningkatkan kinerja keuangan, memastikan kepatuhan, memenuhi harapan pemangku kepentingan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, serta berkontribusi terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan.
Transformasi digital mendukung pengambilan keputusan berkelanjutan bagi entitas bisnis dan organisasi. Transformasi digital melibatkan integrasi teknologi digital untuk mengubah secara mendasar cara organisasi beroperasi sehingga menghasilkan model bisnis baru, peningkatan efisiensi, dan peningkatan kapasitas yang mendukung proses pengambilan keputusan di setiap lini, termasuk pelaporan keuangan.
Isma Yatun menambahkan, pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah proses dimana eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan atau reformasi kelembagaan semuanya terkoordinasi dan selaras untuk meningkatkan potensi saat ini dan di masa depan. Terbatasnya sumber daya pendorong ekonomi nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi jangka panjang harus didukung dengan kebijakan yang meminimalisir dampak negatif pada aspek sosial, lingkungan, dan budaya masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat IAI, Prof. Moermahadi Soerja Djanegara menegaskan bahwa, profesi akuntan saat ini tengah menjalani fase perubahan yang sangat dinamis menyambut era keberlanjutan. IAI saat ini tengah berproses membentuk Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) IAI yang akan menyusun standar pengungkapan keberlanjutan untuk digunakan di industri di Indonesia. DSK ini akan melanjutkan peran yang sebelumnya dijalankan Task Force Comprehensive Corporate Reporting (TF CCR) IAI, untuk memastikan adopsi standar pengungkapan keberlanjutan mengacu pada standar yang diterbitkan International Sustainability Standards Board (ISSB).
Mewakili DPN IAI, Prof. Moermahadi menekankan pentingnya peran akuntan dalam mendorong entitas untuk selalu berupaya relevan dengan sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) melalui peningkatan kemampuan inovasi, perilaku etis, fokus pada praktik terbaik dalam governance, sehingga dapat membantu pelaporan keuangan sektor bisnis secara optimal. Mantan Ketua BPK itu mendorong peserta SNA yang merupakan akuntan pendidik di bawah naungan KAPd IAI, untuk dapat menanamkan prinsip akuntabilitas kepada generasi muda akuntan, sehingga mereka bisa membangun track record-nya sejak dini.
Baca juga: RI Butuh Dana Segini Untuk Kurangi Emisi Karbon di 2030
Pada kesempatan yang sama, Ketua KAPd IAI, Prof. Dian Agustia menyampaikan, SNA ke-26 telah menerima sebanyak 368 paper. Dari jumlah itu, sebanyak 207 paper dinyatakan lolos seleksi untuk dipresentasikan, terdiri dari 166 full paper dan 52 poster. Tema keberlanjutan menjadi topik yang sangat relevan pada SNA kali ini, melengkapi tema lain di bidang akuntansi keuangan, syariah, hingga corporate governance.
“SNA telah berkembang menjadi simposium internasional seiring dengan diselenggarakannya ICAE 2023. Ini merupakan angin segar sekaligus tantangan bagi KAPd IAI untuk dapat meningkatkan kualitas SNA dan ICAE dari waktu ke waktu,” ungkap Dekan FEB Universitas Airlangga itu.
Apalagi di dalam Rencana Strategis (Renstra) DPN IAI, ditekankan adanya program yang dapat memperkuat transformasi profesi akuntansi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas akuntan Indonesia yang memiliki kompetensi, kredibilitas, integritas, serta mematuhi regulasi, kode etik, dan standar profesi.
“Sasaran 2 di Pilar 1 Renstra IAI difokuskan pada upaya pertumbuhan profesi akuntansi melalui penambahan anggota IAI, melalui program kerja peningkatan jumlah anggota madya dan anggota utama melalui penyusunan kebijakan penyetaraan kompetensi. Harapannya tentu saja akan dapat menciptakan lebih banyak lagi akuntan profesional pemegang Chartered Accountant (CA) Indonesia, untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional,” pungkasnya. (*)
