Moneter dan Fiskal

Per 15 Maret 2024, Realisasi Belanja Negara Capai Rp470,3 Triliun

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp470,3 triliun atau 14,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), naik 18,1 persen year on year (yoy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 15 Maret 2024 sudah mencapai Rp328,9 triliun atau 13,3 persen dari total pagu belanja APBN, naik 17 persen yoy.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja K/L Rp165,4 triliun atau 15,2 persen dari pagu. Utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Awal Tahun, Realisasi Belanja Bansos Jokowi Tembus Rp12,45 Triliun

Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp163,4 triliun atau 11,9 persen dari pagu APBN 2024, utamanya terdiri atas realisasi subsidi energi  dan pembayaran manfaat pensiun.

“Kalau kita lihat di 2024 untuk 2,5 bulan pertama sampai dengan 15 Maret rrealisasi belanja kita dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu tumbuhnya 17 persen yoy. Tahun lalu pun sebenarnya sudah tinggi, yaitu tumbuh 10 persen,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin, 25 Maret 2024.

Selanjutnya, dari total belanja pemerintah, sebesar Rp254,7 triliun atau 77,4 persen adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Mulai dari perlindungan sosial, petani dan UMKM. Dalam hal ini program keluarga harapan (PKH) sudah Rp5,3 triliun terealisir, kartu sembako Rp11,3 triliun dan PBI JKN Rp11,6 triliun.

Selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian (traktor) Rp74,15 miliar miliar, subsidi BBM Rp1,7 triliun, dan subsidi LPG 3 kilogram (kg) Rp6,8 triliun.

Baca juga: Survei BI: Belanja Masyarakat Melemah, Bayar Cicilan Utang Melonjak

Di bidang pendidikan, pemerintah melalui program Indonesia Pintar menyalurkan anggaran Rp963,3 triliun, Program KIP Kuliah Rp1,3 triliun, BOS (Kemenag) Rp4,4 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp765 miliar.

“Untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat seperti jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, gedung dikti dan kapasitas satelit sebesrRp13,7 triliun,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Hashim Djojohadikusumo Raih Penghargaan ‘Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability’

Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More

5 hours ago

Dua Saham Bank Ini Patut Dilirik Investor pada 2026

Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More

5 hours ago

Hashim Soroti Pentingnya Edukasi Publik Terkait Perubahan Iklim

Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More

6 hours ago

OJK Sederhanakan Aturan Pergadaian, Ini Poin-poinnya

Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More

7 hours ago

40 Perusahaan & 10 Tokoh Raih Penghargaan Investing on Climate Editors’ Choice Award 2025

Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More

8 hours ago

Jelang Akhir Pekan, IHSG Berbalik Ditutup Melemah 0,09 Persen ke Level 8.632

Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More

8 hours ago