Moneter dan Fiskal

Per 15 Maret 2024, Realisasi Belanja Negara Capai Rp470,3 Triliun

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp470,3 triliun atau 14,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), naik 18,1 persen year on year (yoy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 15 Maret 2024 sudah mencapai Rp328,9 triliun atau 13,3 persen dari total pagu belanja APBN, naik 17 persen yoy.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja K/L Rp165,4 triliun atau 15,2 persen dari pagu. Utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Awal Tahun, Realisasi Belanja Bansos Jokowi Tembus Rp12,45 Triliun

Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp163,4 triliun atau 11,9 persen dari pagu APBN 2024, utamanya terdiri atas realisasi subsidi energi  dan pembayaran manfaat pensiun.

“Kalau kita lihat di 2024 untuk 2,5 bulan pertama sampai dengan 15 Maret rrealisasi belanja kita dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu tumbuhnya 17 persen yoy. Tahun lalu pun sebenarnya sudah tinggi, yaitu tumbuh 10 persen,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin, 25 Maret 2024.

Selanjutnya, dari total belanja pemerintah, sebesar Rp254,7 triliun atau 77,4 persen adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Mulai dari perlindungan sosial, petani dan UMKM. Dalam hal ini program keluarga harapan (PKH) sudah Rp5,3 triliun terealisir, kartu sembako Rp11,3 triliun dan PBI JKN Rp11,6 triliun.

Selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian (traktor) Rp74,15 miliar miliar, subsidi BBM Rp1,7 triliun, dan subsidi LPG 3 kilogram (kg) Rp6,8 triliun.

Baca juga: Survei BI: Belanja Masyarakat Melemah, Bayar Cicilan Utang Melonjak

Di bidang pendidikan, pemerintah melalui program Indonesia Pintar menyalurkan anggaran Rp963,3 triliun, Program KIP Kuliah Rp1,3 triliun, BOS (Kemenag) Rp4,4 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp765 miliar.

“Untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat seperti jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, gedung dikti dan kapasitas satelit sebesrRp13,7 triliun,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Tandatangani Kerja Sama, Pemkab Serang Resmi Pindahkan RKUD ke Bank Banten

Poin Penting Pemkab Serang resmi memindahkan RKUD ke Bank Banten, ditandai penandatanganan PKS pada 9… Read More

9 hours ago

Transaksi MADINA Bank Muamalat Tembus Rp. 48 triliun pada akhir 2025.

Bank Muamalat Indonesia mencatat kinerja yang solid untuk layanan cash management system bernama Muamalat Digital… Read More

10 hours ago

BTN Salurkan KUR Rp2,72 Triliun hingga Maret 2026, Perkuat Beyond Mortgage

Poin Penting BTN telah menyalurkan KUR Rp2,72 triliun hingga Maret 2026, didominasi KUR kecil (75%)… Read More

10 hours ago

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

11 hours ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

11 hours ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

11 hours ago