Perbankan

Penyaluran Kredit ke UMKM Masih Rendah, BI Lakukan Ini

Jakarta – Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran vital bagi perekonomian nasional. UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga menyumbang secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kendati begitu, intermediasi atau penyaluran kredit ke sektor UMKM masih terbilang rendah. Hal ini diungkapkan Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI), Sri Noerhidajati.

Sri memaparkan, penyaluran kredit ke sektor UMKM per Maret 2025 hanya tumbuh sebesar 1,95 persen. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan kredit ke UMKM pada periode sebelumnya.

“Padahal waktu pandemi saja itu pertumbuhannya bisa sekitar 10 persen. Nah, ini kami sedang terus mencari gimana caranya agar kembali meningkat (penyaluran kredit ke UMKM),” ujar Sri dalam sebuah acara entrepreneurship di Jakarta, baru-baru ini.

Baca juga: Akselerasi Pelaku UMKM Wanita, SisBerdaya dan DisBerdaya 2025 Targetkan 5 Ribu Peserta

BI terus berupaya meningkatkan penyaluran kredit ke sektor UMKM melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah penerapan kebijakan insentif makro prudensial yang ditujukan bagi lembaga perbankan.

Melalui kebijakan ini, lembaga perbankan yang menyalurkan kredit ke UMKM akan diberikan insentif berupa pengurangan giro wajib minimun (GWM).

“Dengan kebijakan ini diharapkan bisa menjadi insentif bagi bank untuk mau menyalurkan kredit ke sektor UMKM,” tutur Sri.

Sri menilai, penurunan penyaluran kredit UMKM juga dipengaruhi oleh melemahnya kondisi ekonomi makro yang terjadi belakangan. Daya beli masyarakat yang menurun mengakibatkan permintaan bisnis di sektor UMKM ikut terdampak.

“Tapi kalau kami FGD (Forum Group Discussion), disampaikan bahwa banyak kok yang masih baik-baik saja. Memang, ada UMKM besar yang dia tak butuh modal (dari bank) karena saking bagusnya UMKM ini, dia dapat pembiayaan dari teman atau keluarganya,” tambah Sri.

Baca juga: Aturan OJK Harus Pro-UMKM, Komisi XI Soroti Implementasinya

Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Ke depan, BI akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Saat ini, BI telah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, koperasi, serta P3A, melalui program roadshow.

“Karena, tugas utama kami menjaga inflasi, nilai tukar rupiah, tapi kita juga punya misi khusus di departemen kami yakni mendorong intermediasi,” sambung Sri.

Sri optimistis, dengan prinsip gotong royong, transformasi digital, dan peningkatan literasi keuangan, kinerja sektor UMKM nasional dapat kembali meningkat. (*) Steven Widjaja

Yulian Saputra

Recent Posts

Hashim Djojohadikusumo Raih Penghargaan ‘Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability’

Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More

5 hours ago

Dua Saham Bank Ini Patut Dilirik Investor pada 2026

Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More

5 hours ago

Hashim Soroti Pentingnya Edukasi Publik Terkait Perubahan Iklim

Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More

7 hours ago

OJK Sederhanakan Aturan Pergadaian, Ini Poin-poinnya

Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More

8 hours ago

40 Perusahaan & 10 Tokoh Raih Penghargaan Investing on Climate Editors’ Choice Award 2025

Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More

8 hours ago

Jelang Akhir Pekan, IHSG Berbalik Ditutup Melemah 0,09 Persen ke Level 8.632

Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More

9 hours ago