Perbankan

Penyaluran Kredit ke UMKM Masih Rendah, BI Lakukan Ini

Jakarta – Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran vital bagi perekonomian nasional. UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga menyumbang secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kendati begitu, intermediasi atau penyaluran kredit ke sektor UMKM masih terbilang rendah. Hal ini diungkapkan Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI), Sri Noerhidajati.

Sri memaparkan, penyaluran kredit ke sektor UMKM per Maret 2025 hanya tumbuh sebesar 1,95 persen. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan kredit ke UMKM pada periode sebelumnya.

“Padahal waktu pandemi saja itu pertumbuhannya bisa sekitar 10 persen. Nah, ini kami sedang terus mencari gimana caranya agar kembali meningkat (penyaluran kredit ke UMKM),” ujar Sri dalam sebuah acara entrepreneurship di Jakarta, baru-baru ini.

Baca juga: Akselerasi Pelaku UMKM Wanita, SisBerdaya dan DisBerdaya 2025 Targetkan 5 Ribu Peserta

BI terus berupaya meningkatkan penyaluran kredit ke sektor UMKM melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah penerapan kebijakan insentif makro prudensial yang ditujukan bagi lembaga perbankan.

Melalui kebijakan ini, lembaga perbankan yang menyalurkan kredit ke UMKM akan diberikan insentif berupa pengurangan giro wajib minimun (GWM).

“Dengan kebijakan ini diharapkan bisa menjadi insentif bagi bank untuk mau menyalurkan kredit ke sektor UMKM,” tutur Sri.

Sri menilai, penurunan penyaluran kredit UMKM juga dipengaruhi oleh melemahnya kondisi ekonomi makro yang terjadi belakangan. Daya beli masyarakat yang menurun mengakibatkan permintaan bisnis di sektor UMKM ikut terdampak.

“Tapi kalau kami FGD (Forum Group Discussion), disampaikan bahwa banyak kok yang masih baik-baik saja. Memang, ada UMKM besar yang dia tak butuh modal (dari bank) karena saking bagusnya UMKM ini, dia dapat pembiayaan dari teman atau keluarganya,” tambah Sri.

Baca juga: Aturan OJK Harus Pro-UMKM, Komisi XI Soroti Implementasinya

Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Ke depan, BI akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Saat ini, BI telah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, koperasi, serta P3A, melalui program roadshow.

“Karena, tugas utama kami menjaga inflasi, nilai tukar rupiah, tapi kita juga punya misi khusus di departemen kami yakni mendorong intermediasi,” sambung Sri.

Sri optimistis, dengan prinsip gotong royong, transformasi digital, dan peningkatan literasi keuangan, kinerja sektor UMKM nasional dapat kembali meningkat. (*) Steven Widjaja

Yulian Saputra

Recent Posts

Dukung Pemulihan, BTN Salurkan Bantuan Rp13,17 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra

Poin Penting BTN telah menyalurkan total bantuan Rp13,17 miliar melalui Program TJSL untuk korban bencana… Read More

16 mins ago

Obligasi Hijau, Langkah Pollux Hotels Menembus Pembiayaan Berkelanjutan

Poin Penting Pollux Hotels Group menerbitkan obligasi berkelanjutan perdana dengan penjaminan penuh dan tanpa syarat… Read More

14 hours ago

BRI Bukukan Laba Rp45,44 Triliun per November 2025

Poin Penting BRI membukukan laba bank only Rp45,44 triliun per November 2025, turun dari Rp50… Read More

20 hours ago

Jadwal Operasional BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN Selama Libur Nataru 2025-2026

Poin Penting Seluruh bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN memastikan layanan perbankan… Read More

21 hours ago

Bank Jateng Setor Dividen Rp1,12 Triliun ke Pemprov dan 35 Kabupaten/Kota

Poin Penting Bank Jateng membagikan dividen Rp1,12 triliun kepada Pemprov dan 35 kabupaten/kota di Jateng,… Read More

22 hours ago

Pendapatan Tak Menentu? Ini Tips Mengatur Keuangan untuk Freelancer

Poin Penting Perencanaan keuangan krusial bagi freelancer untuk mengelola arus kas, menyiapkan dana darurat, proteksi,… Read More

23 hours ago