Jakarta – Prediksi pemerintah sebelumnya terkait pertumbuhan ekonomi nasional yang akan tumbuh positif di akhir 2020 nyatanya meleset. Tren Pertumbuhan negatif masih dicatatkan RI, setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 2,07% pada tahun 2020 lalu.
Padahal, untuk mencapai proyeksi tersebut, sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menganggarkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahun lalu.
Chairman Infobank Institute Eko B Supriyanto memberikan istilah, proyeksi ekonomi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan yang berbeda ini bisa saja terjadi akibat pemerintah salah memberikan obat, atau obat tersebut dosisnya kurang untuk memulihkan ekonomi.
“Kenapa biaya pemulihan ekonomi nasional yang begitu besar tidak bisa juga mengangkat ekonomi menjadi lebih baik? Pertama, apakah kita salah obat? Atau kedua, dosisnya kurang?,” ujarnya secara daring di Jakarta, Minggu, 7 Februari 2020.
Menurutnya, dampak negatif dari penurunan ekonomi yang terjadi akan menimbulkan ketimpangan di masyarakat. Tentunya juga akan berdampak pada pendapatan per kapita masyarakat.
“Inti dari semua ini menurut saya adalah dampak kerusakan dari penurunan ekonomi yaitu akan terjadi ketimpangan. Ketimpangan lahan, ketimpangan pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan simpanan,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut dia, yang menjadi game changer saat ini adalah kesehatan dapat memilihkan perekonomian. Maka dari itu, PEN harus dapat mempercepat proses vaksinasi. Jika vaksinasi mundur, maka anggaran PEN akan bertambah yang berdampak pada defisit yang juga akan bertambah.
“Maka, mari kita sama-sama mempercepat proses vaksinasi di Indonesia. Jangan sampai jika tidak diberi stimulus ini, maka ekonomi akan jatuh lebih dalam,” ucapnya. (*) Bagus Kasanjanu
