Pentingnya Ekosistem Perumahan Untuk Kalangan MBR

Jakarta – Pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus terus berkelanjutan dan berkesinambungan. Untuk itu pemerintah dan pelaku usaha harus bisa membentuk ekosistem perumahan yang mampu memberdayakan MBR.

“Pendekatan ekosistem perumahan memerlukan pendekatan yang holistik dan sangat komplek. Perlu perhatian khusus dari pelaku usaha dan dukungan dari pemerintah,” ujar pengamat perumahan Sulis Usdoko, dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, 9 Mei 2017.

Dia menilai, mendorong percepatan rumah murah bagi MBR merupakan spirit yang baik yang seharusnya ditanamkan bagi semua stakeholder. Namun permasalahannya apakah para stakeholder bisa memahami esensi siapa itu MBR? Apakah MBR diperlakukan sebagai objek atau subjek dalam pemenuhan rumah.

“Inilah masalahnya konsep memandang MBR apa yang dibutuhkan dan apa yang dipikirkan mereka,” jelasnya.

Secara integratif kolaborasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perbankan sebagai lembaga mediasi dan pengembang selaku penyedia perumahan haruslah selalu berorientasi pada kebutuhan MBR. Bila MBR menjadi sentral perhatian terhadap pemenuhan perumahan murah tentunya harus dipikirkan proses yang berkelanjutan atas kondisi MBR, sebelum maupun sesudah mendapatkan rumah murah.

“Bagaimana kebutuhan dasar MBR terpenuhi, misalnya kebutuhan transportasi, pendidikan, kesehatan dan kelangsungan pendapatan dalam perjalanan hidupnya. Misalnya peranan isteri yang di rumah dapat di “empowering” dengan kegiatan tertentu secara komunitas,” katanya.

Sulis mengaku jika ekosistem perumahan ini bisa diwujudkan maka dampaknya akan sangat signifikan. Di antaranya penambahan penghasilan yang akan mengurangi risiko kredit, peningkatan kualitas hidup, penambahan nilai lokasi dan kegiatan ekonomi di lingkungan perusahaan akan tercipta.

“Nilai tambah dari implementasi ekosistem ini sangat dahsyat sebagai fundamental ekonomi dan sosial bagi MBR,” paparnya.

Sulis menjelaskan, konsep ekosistem perumahan sangat mungkin di implementasikan di daerah industri atau sentra kegiatan ekonomi lainnya. Namun ada tantangan yang perlu dihadapi yakni pengembang dan pemerintah daerah harus merumuskan kebijakan yang dapat mendukung implementasi pengembangan ekosistem perumahan.

“Kalau soal pendanaan bukan isu utama yang harus dikhawatirkan. Ada program Tapera yang bisa dimanfaatkan juga pendanaan dari internasional serta partisipasi dari para pengembang,” tutup Sulis. (*)