Categories: Analisis

Peningkatan Utang Negara Selama Pandemi Adalah Hal Wajar

Jakarta – Ekonom Ryan Kiryanto mencatat hingga saat ini Debt to GDP Ratio Indonesia sudah mencapai 38,50%. Jumlah ini terus bertambah selama pandemi dan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Ryan mengungkapkan bahwa peningkatan utang selama pandemi adalah hal yang wajar. Menurutnya, beberapa negara besar lain, seperti Jepang, Tiongkok, dan India juga mencatatkan peningkatan utang selama pandemi. Hasilnya pun sudah terlihat dari pemulihan ekonomi yang ada.

“Semua negara karena pandemi butuh biaya besar untuk penanganan krisis kesehatan. Debt to GDP indonesia masih sangat sehat, masih sangat prudent, dan manageable. Secara internasional, setiap negara sebaiknya membatasi Debt to GDP hingga 60%,” jelas Ryan kepada Infobank seperti dikutip Selasa, 14 September 2021.

Lebih jauh, Ryan berpesan agar penambahan utang tidak perlu menjadi polemik. Selama dilakukan dengan tujuan yang jelas dan koridor aman, utang luar negeri bisa menjadi salah satu penopang perekonomian selama pandemi.

“Kalau negara ada tendensi menambah utang, tidak perlu dipolemikkan. Justru aneh kalau ada negara yang selama pandemi utangnya menurun. Tidak aneh kalau utangnya bertambah untuk membiayai krisis kesehatan,” jelasnya. (*)

 

Editor: Rezkiana Np

Evan Yulian

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

1 hour ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

1 hour ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

1 hour ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

2 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

3 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

5 hours ago