Jakarta – Bank Indonesia (BI) memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan berlaku sejak 1 Oktober 2023.
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro mengatakan, kebijakan ini salah satunya menetapkan untuk menambah besaran total insentif yaitu, paling besar 4 persen (400 bps), atau meningkat dari sebelumnya paling besar 2,8 persen (280 bps).
Baca juga: Likuiditas Perbankan RI Banjir, Tapi Waspadai Dua Ancaman Ini
Hingga 14 juni 2023, BI mencatat dari ketentuan eksisting terdapat 122 bank yang menerima insentif dengan total Rp108,4 triliun.
“Selama ini kalau dari sisi yang eksisting 280 bps hitung-hitungan kita dari data terakhir itu ditunjukan sudah memberikan kelonggaran insentif likuiditas untuk menyalurkan kredit sebesar Rp108,4 triliun,” ujar Solikin dalam Taklimat Media Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, Rabu 9 Agustus 2023.
Lebih lanjut, tambah Solikin, bila KLM ditingkatkan menjadi 400 bps, maka ruang kelonggaran insentif likuiditas akan lebih besar lagi yaitu bisa mencapai Rp158,6 triliun. “Memang ada tambahan ruang insentif likuidtas yang akan memberikan ruang penyaluran kredit pembiayaan sebesar kira-kira Rp50 triliun,” jelasnya.
Sehingga, jika perbankan bisa memanfaatkan insentif likuiditas yang diberikan oleh BI, akan mengurangi kewajiban GWM (Grio Wajib Minimum) yang sebesar 9 persen.
Baca juga: Waduh, Pertumbuhan Kredit Perbankan Melambat, DPK juga Ikut-ikutan Melambat
“Kalau bisa dimanfaatkan bank bisa mengurangi kewajiban GWM-nya, misalnya bank bisa memanfaatkan 300 bps, bank cukup membayarkan GWM-nya hanya 6 persen dari 9 persen. Jadi dengan konteks itu maka ruang pembiayan kreditnya juga besar,” pungkas Solikin. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
