Surabaya – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan pengelolaan dana haji di tahun depan dapat meningkat sekitar Rp11 triliun menjadi Rp121 triliun bila dibandingkan dengan dana haji yang dikelola BPKH hingga Desember 2018 yang tercatat mencapai Rp110 triliun.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam kegiatan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) di Surabaya, Jumat, 14 Desember 2018. Dana haji yang meningkat ini sejalan dengan kemampuan umat muslim di Indonesia yang secara finansial terus meningkat untuk berangkat ke Tanah Suci.
Dirinya mengungkapkan, dana haji yang dikelola mencapai Rp110 triliun di 2018 ini, dialokasikan sebesar 50 persen di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan 50 persen lainnya di surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dan korporasi.
“Tahun depan naik Rp11 triliun sekitar Rp121 triliun, karena kemampuan umat Islam di Indonesia secara finansial yang mampu pergi haji ini akan terus meningkat,” ujar Anggito.
Untuk tahun depan, dirinya melanjutkan, porsi investasi di surat berharga akan berkurang menjadi hanya 30 persen. Sedangkan 20 persen sisanya akan diinvestasikan secara langsung untuk kepentingan haji, baik di domestik maupun di dalam negeri. Sementara 50 persennya tetap di BPS-BPIH.
“Kami kurangi porsi ke sukuk hanya 30 persen saja. Nah 20 persennya lagi di investasi langsung,” paparnya.
Anggota Badan Pelaksana Bidang Operasional BPKH Iskandar Zulkarnain menambahkan, pengurangan porsi ke sukuk ini untuk mengatur likuiditas di perbankan syariah. “Kalau waktu kami butuh untuk penarikan dana, itu jumlahnya besar sekali yang berkurang, ini kan bisa ganggu likuiditas. Makanya kami kurangi,” jelasnya.
Untuk investasi langsung di dalam negeri, BPKH juga akan menggandeng perusahaan BUMN seperti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero) untuk investasi di sektor penerbangan. Sementara investasi langsung di luar negeri, BPKH akan berinvestasi untuk pembangunan hotel dan katering di Arab Saudi.
“Kalau di domestik, kami gandeng dua BUMN, Garuda dan Pertamina. Kalau untuk di Arab, negosiasi dilakuakan, offering sudah ada, seberapa besar hasil dicapai, kami belum tahu,” tutupnya. (*)
