Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani
iJakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara terkait meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia yang kini mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Ia meminta stakeholder terkait untuk menindaklanjuti hal ini.
“Nanti kita akan coba tanyakan kepada stakeholder terkait. Bagaimana solusinya, apa yang akan dilakukan, bagaimana tindaklanjutnya,” ujar Puan dikutip, Kamis, 8 Mei 2025.
Puan juga mendorong Komisi IX DPR untuk melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran yang masih menjadi momok di Indonesia.
Baca juga : BPS: Pengangguran di Indonesia Capai 7,28 Juta Orang per Februari 2025
“Karena DPR itu kan sebenarnya hanya menindaklanjuti, memberikan pengawasan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh eksekutif,” tutur Puan.
Berdasarkan data BPS, persentase jumlah pengangguran per Februari, yakni 4,76 persen. Pengangguran yang dimaksud yakni penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).
Meski begitu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 justru mengalami penurunan, meski jumlah penganggur meningkat.
Baca juga : Pekerja Di-PHK Meningkat, Puan: Jangan Biarkan Mereka Berjuang Sendiri
Puan pun mengingatkan pemerintah untuk memberi perhatian serius mengenai jumlah pengangguran yang melonjak. Ia menegaskan, DPR akan mengawal dan mengawasi tindaklanjut pemerintah terhadap data terbaru BPS mengenai angka pengangguran yang meningkat di Indonesia.
“Apa tindak lanjut dari eksekutif dari hasil data BPS yang ada. Kita akan minta komisi terkait untuk bisa menindaklanjuti hasil data statistik tersebut,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting PT Bank Mega menggandeng IKPI dan FlazzTax menggelar Seminar Coretax untuk mengedukasi nasabah… Read More
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More