Jakarta – Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyoroti minimnya akses moda transportasi umum bagi warga perumahan. Padahal dalam aturannya, pemerintah menyediakan fasilitas angkutan umum mendekati kawasan perumahan.
“Banyak kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses layanan transportasi umum,” katanya, dikutip Senin, 16 Oktober 2023.
Baca juga: Konektivitas Transportasi Bikin Sektor Properti Makin Menggeliat
Akibatnya, masyarakat mau tidak mau harus menggunakan transportasi ojek online yang harganya sedikit lebih mahal dari angkutan masal. Tentu saja, masyarakat akan keberatan apalagi jika tarif ojek naik.
Kondisi ini kata dia, menyadarkan bahwa masih minimnya fasilitas transportasi umum di kawasan hunian perumahan saat ini.
“Masifnya pertumbuhan permukiman di pinggiran perkotaan belum diimbangi dengan layanan akses angkutan umum, sehingga masyarakat mengandalkan ojek daring ataupun kendaraan motor atau mobil,” jelasnya.
Di lain sisi, beban masyarakat, khususnya generasi muda saat ini cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor.
Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi
Menimbulkan kemacetan
Djoko menyebut, sekitar lebih dari 95 persen kawasan perumahan di Bodetabek tidak memiliki akses layanan transportasi umum. Sekarang, setiap membangun kawasan permukiman selalu tidak wajib disertai layanan transportasi umum.
Idealnya, warga berjalan kaki tidak lebih dari 500 meter bisa menemukan halte bus, terminal bus, atau stasiun kereta.
Baca juga: Pemda Harus Beri Solusi Untuk Mudahkan Akses Masyarakat Menuju Stasiun LRT
“Hal inilah yang menyebabkan Jakarta tidak pernah bisa melawan kemacetan lalu lintas. Meski sudah ratusan rute bus Transjakarta dan Jak lingko dibangun, namun tidak mampu mengatasi kemacetan dan polusi udara,” bebernya.
Lanjutnya, hal yang sama juga terjadi di kawasan perkotaan lainnya di Indonesia, selain Jabodetabek. Terlebih serbuan tawaran mendapatkan sepeda motor yang kian mudan dan murah, menyebabkan masyarakat lebih tertarik memakai sepeda motor untuk bermobilitas.
Sepeda motor, baik kendaraan pribadi maupun ojek daring, kian menjadi pilihan transportasi masyarakat karena cenderung lebih gesit dan mendapat subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah.
“Padahal, tingkat kecelakaan sepeda motor mendominasi angka kecelakaan lalu lintas,” tandasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
