Jakarta – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan, kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang lebih mengutamakan penggunaan energi fosil ketimbang Energi Baru Terbarukan (EBT) dinilai mencederai komitmen Presiden Prabowo.
“Ada kecenderungan Bahlil lebih mengutamakan penerapan kebijakan Presiden Jokowi ketimbang komitmen Presiden Prabowo. Kebijakan itu di antaranya lebih mengutamakan Energi Fosil ketimbang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan lebih berpihak pada kelas atas daripada wong cilik,” katanya, dikutip Senin, 9 Desember 2024.
Diketahui, Prabowo sendiri komitmen untuk mencapai Swasembada Energi melalui pengembangan EBT dengan menggunakan sumber-sumber energi yang meruah di Indonesia dalam waktu 4-5 tahun.
Bukannya mengupayakan komitmen Presiden Prabowo dalam pengembangan EBT, kebijakan Bahlil justru mengutamakan pengembangan Energi Fosil.
“Bahlil menginstruksikan untuk mengenjot produksi minyak dan gas di hulu. Padahal, investor besar sudah meninggalkan sektor hulu Indonesia karena tidak feasible lagi,” jelasnya.
Baca juga : Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Ditangguhkan, Ini Penjelasan UI
Ia juga menyoroti soal kebijakan Presiden Prabowo yang akan menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara dalam waktu 10 tahun.
Justru, kebijakan Bahlil ini malah mendorong pengusaha tambang untuk meningkatkan produksi batu bara. Kebijakan Bahlil ini selaras dengan kebijakan mantan presiden ke-7, Jokowi untuk menggenjot produksi batu bara. Bahkan, Jokowi memberikan kosesi tambang batu bara kepada organisasi keagamaan untuk meningkatkan produksi batu bara.
Baca juga : Menteri Bahlil Sudah Siapkan Strategi Kerek Lifting Minyak RI, Begini Penjelasannya
Tidak hanya itu, Bahlil juga mewacanakan kebijakan ojek online (ojol) dilarang pakai BBM subsidi dengan alasan memiliki sepeda motor untuk usaha.
Padahal, pengendara ojol adalah masyarakat bawah, yang termasuk golongan rentan miskin. Ironis memang kebijakan pelarangan ojol pakai BBM subsidi sangat tidak sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo, yang selalu pro wong cilik.
“Kalau diteruskan kebijakan-kebijakan Bahlil tersebut dikhawatirkan akan semakin mencederai komitmen Presiden Prabowo. Ada urgensi untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan Bahlil tersebut,” pungkasnya. (*)
