Jakarta – Partai Demokrat mengungkapkan butuh koalisi besar untuk memenangkan Pemilu 2024 dan menjalankan pemerintahan. PAN, sebagai salah satu anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyetujui wacana koalisi besar dan mengajak Demokrat untuk bergabung bersama KIB dengan Golkar dan PPP.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai koalisi gemuk yang diinginkan KIB adalah suatu hal yang wajar mengingat KIB masih butuh dukungan dari partai lain.
“Saya melihatnya jika KIB ingin memperbanyak atau menambah koalisi dari partai-partai politik yang lain, maka itu hal yang wajar. Karena bagaimanapun KIB itu butuh support atau dukungan dari partai-partai yang lain,” kata Ujang di Jakarta.
Menurutnya, koalisi besar mempunyai kelebihan dalam menghadapi pertarungan Pilpres 2024. Selain menguntungkan bagi untuk tujuan pemenangan pasangan capres-cawapres, koalisi besar juga bermanfaat dalam menjalankan roda pemerintahan ketika kelak koalisi berhasil menang.
“Karena jika nanti bertarung di Pilpres 2024 dan kemudian menang, artinya dibutukan koalisi besar. Butuh pengamanan dari partai-partai koalisi yang ada dalam konteks di pemerintahan maupun di parlemen. Jadi dalam hal ini koalisi akan diusahakan sebesar mungkin, segemuk mungkin. Sebisa mungkin yang dilakukan KIB,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia melihat KIB akan menyambut baik partai yang ingin bergabung dengan koalisi yang mengusung visi PATEN itu. Meski ada keuntungan besar dalam koalisi gemuk, tantangan juga ada. Koalisi besar dengan banyak partai pasti akan memunculkan banyak pandangan berbeda. Tantangannya adalah bagaimana menyatukan suara semua partai anggota.
“Mereka akan sama-sama berjuang untuk memenangkan koalisi itu, siapapun nanti capres-cawapres (yang diusung). Minusnya tentu koalisinya gemuk, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak perbedaan. Tentu itu harus disatukan, disamakan,” tambah Ujang.
Dirinya menilai, adanya risiko dari koalisi besar yakni semakin berkurangnya partai oposisi dalam pemerintahan yang bisa menganggu mekanisme perimbangan kekuasaan (check and balances). Padahal mekanisme itu penting untuk mengoreksi serta meluruskan sebuah pemerintahan serta mendorong pertumbuhan ke arah yang lebih baik.
“Tetapi yang harus kita lihat adalah kebutuhan saat ini, ke depan, adalah koalisi gemuk bukan hanya untuk mengamankan 20% tiket pilpres, tetapi juga mengamankan pemerintahan ke depan. Dengan koalisi gemuk tentu pemerintahan akan aman. Hanya saja minusnya akan kekurangan oposisi, tidak ada check and balances,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sendiri mengatakan bahwa KIB bersifat inklusif, terbuka kepada siapa saja. “Kita ingin politik yang dikedepankan merupakan politik yang menyatukan, inklusif dan didasarkan pada kesamaan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai ini,” jelas Airlangga. (*)
