Jakarta– -Presiden Joko Widodo pada hari ini membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Pada nota keuangan itu akan menjadi gambaran mengenai prospek ekonomi pada tahun 2018 mendatang.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, Pemerintah cukup agresif dengan memasang target yang tinggi sebesar Rp1.609,3 triliun tersebut. Dirinya mengkhawatirkan angka tersebut tidak tercapai lantaran tidak adanya tax amnesty pada tahun 2018.
“Berkaitan dengan target penerimaan pajak, sebaiknya pemerintah sedikit berhati-hati karena tahun 2018 tidak ada penerimaan extra seperti tax amnesty. Sementara mengandalkan keterbukaan informasi untuk perpajakan (AEOI) pada tahun depan masih cukup sulit karena prosesnya memakan waktu yang lama,” ungkap Bhima kala dihubungi di Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Dirinya menambahkan, bila target pajak dinaikkan terlalu tinggi, maka ancaman terjadinya shortfall cukup besar. Oleh karena itu dalam menyusun target penerimaan pajak, dia mengharapkan Pemerintah diharapkan lebih hati-hati agar desain anggaran tetap kredibel.
Seperti diketahui, pada Nota RAPBN 2018 pemerintah menargetkan angka penerimaan pajak diangka Rp1.609,3 triliun atau tumbuh 9,2 persen dibanding target APBN-P 2017. (*)
Editor: Paulus Yoga
