Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat, posisi pendapatan negara dalam APBN-Perubahan 2017 sebesar Rp1.666 triliun atau 96 persen dari total target di 2017, sedangkan belanja negara mencapai 2.004 triliun atau 93,9 persen dari target dalam UU APBN-P 2017.
“Akhirnya APBN-P 2017 posisi yang sudah kami tutup, pendapatan negara sebesar Rp1.666 triliun atau 96 persen dari total target 2017,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin, 12 Maret 2018.
Sementara itu, penerimaan perpajakan sebesar Rp1.343,5 triliun atau 91,2 persen dari target di APBN-P 2017 dengan pertumbuhan sebesar 4,6 persen. “PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kumpul Rp311,2 triliun atau 119,6 persen dari target APBN-P 2017,” ucapnya.
Sedangkan, penerimaan hibah sebesar Rp11,2 triliun atau 360 persen dari target di UU APBN-P 2017 atau meningkat 24,5 persen. Sementara itu, belanja belanja negara di APBN-P 2017 mencapai Rp2.004 triliun atau 93,9 persen dari target di UU APBN-P 2017 atau meningkat 7,5 persen.
Baca juga: Pemerintah Patok Pendapatan Negara Hingga Rp1.894,7 Triliun
“Belanja kementerian/lembaga mencapai Rp761,9 triliun atau meningkat 11,4 persen dari tahun sebelumnya,” ucapnya.
Dia menambahkan, untuk dana transfer ke daerah sebesar Rp742 triliun atau sebesar 96,8 persen dari target di UU APBN-P 2017 atau bertumbuh 4,5 persen. “Dana desa mencapai Rp59,8 triliun atau sebesar 99,6 persen dari total alokasi atau bertumbuh sebesar 28 persen,” paparnya.
Dengan demikian, kata dia, defisit anggaran di APBN-P 2017 sebesar Rp338,1 triliun. “Lebih rendah dibandingkan dengan konferensi pers sebelumnya pada awal Januari 2018 yang sebesar Rp345,8 triliun. Kalau dilihat dari GDP 2017, defisit ini 2,49 persen dari PDB 2017,” tutup Sri Mulyani. (*)
